DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — “APBD 2021 merupakan APBD pemulihan ekonomi di masa mendatang. Untuk itu kami dari fraksi PKS berharap program yang diluncurkan pemerintah harus tepat sasaran, untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Abdul Kasim saat memberikan keterangan (Ahad, 8/11/2020).
Dikatakannya, APBD merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan kerja, pertanian, perkebunan dan sektor lainnya. Seluruh yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2021.
“APBD 2021 pada saat ini sedang dalam pembahasan KUA PPAS di tingkat Banggar dan selanjutnya akan dibahas di tingkat Komisi. Saya berharap APBD 2021 ini mencerminkan program pemulihan ekonomi masyarakat di masa pendemi covid-19. Karena pada saat ini ekonomi masyarakat relatif turun,” ujarnya.
“Dengan kondisi sekarang ini, banyak masyarakat kita kehilangan pekerjaan dan hasil usaha mereka tidak berjalan normal. Maka dari itu, APBD lah yang bisa memulikan ekonomi masyarakat. Kita juga berharap APBD 2021 ini dapat membuka lapangn kerja seluas luasnya,” lanjutnya.
Pria kelahiran Bagan Besar itu menghimbau pemerintah agar menunda kegiatan yang bersifat seremonial dan kegiatan pembangunan yang tidak ada efek ekonomi bagi masyarakat. Karena sudah 10 bulan wabah covid 19 melanda negeri ini, banyak usaha pekerjaan kegiatan masyarakat yang tidak berjalan secara efektif, sehingga perekonomian masyarakat terganggu.
“Apalagi masa jabatan Gubernur Riau sudah memasuki 3 tahun. Sudah seharusnya pemerintah lebih berkerja keras dalam memacu pembangunan di Riau ini dan mengoptimalkan seluruh kenerja SKPD untuk mengali potensi peningkatan PAD,” imbuhnya.
Dirinya menilai, sampai sekarang belum terlihat perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap provinsi Riau sebagai provinsi satelit di Indonesia. Menurutnya, dengan kekayaan alam Riau ini yang luar biasa baik hasil tambang, perkebunan, perikanan, pariwisata dan juga kawasan industri Nasional dan internasional, maka dari itu Riau sudah layak menjadi kota satelit.
“Kami dari fraksi PKS akan mengawal proses pembahasan APBD 2021 tersebut, karena kami sebagai partai pengusung dari pemerintah sekarang ini ikut bertanggung jawab atas kebijkan pemerintah tersebut,” tutupnya.
