DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Pembayaran pajak air permukaan PLTA Koto Panjang sejak awal beroperasi diketahui tidak dinikmati oleh Riau saja, melainkan harus dibagi dengan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Sebelumnya pada bulan Desember 2019, Komisi III DPRD Riau yang membidangi pendapatan dan restribusi melakukan kunjungan ke PLTA dan menanyakan hal tersebut, kenapa Sumbar ikut menikmati pajak PLTA Koto Panjang. Sementara wilayah kerja PLTA Koto Panjang berada di wilayah Provinsi Riau, tepatnya Kabupaten Kampar.
Menurut keterangan dari PLTA bahwa ada MoU antara Pemprov Riau dengan Pemprov Sumbar terkait pembagian hasil dari pajak air permukaan ini, namun PLTA tidak bisa menemukan apa isi MoU tersebut.
“Keterangan dari PLTA katanya ada MoU, lalu kita koordinasi ke PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU) Medan, ternyata tidak ada MoU tersebut,” ungkap Sofyan Siroj.
“Setelah dari Medan kita kembali melakukan rapat dengan PLN Koto Panjang (07/01/2020). Kita meminta anggaran pembayaran ke Sumbar diberhentikan dahulu sampai dengan adanya keputusan terkait penerapan pajak air permukaan yang harus dilakukan kepada PLN berikutnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pemungutan pajak seharusnya dilakukan pembayaran 100% ke Riau. Maka PLN harus mengacu ke sana, alhamdulillah PLN komitmen dengan itu,” lanjut Sofyan Siroj memeberikan keterangan.
“Ini merupakan upaya kami di komisi III yang membidangi keuangan, merupakah ruh dan tulang punggung lembaga terhormat DPRD Riau. Dan komisi III berupaya serius mecari sumber dana untuk pembangunan Provinsi Riau. Kita optimis usaha kita akan membuahkan hasil optimal bagi marwah Riau dan kesejateraan masyarakat bumi lancang kuning insya Allah,” tutupnya lebih lanjut.
Pajak dari air permukaan di PLTA Koto Panjang memiliki potensi Rp 3 Milyar pertahun. Selama ini Riau hanya mendapatkan setengahnya saja.
