DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Cabang salah satu BUMD milik Provinsi Riau, yaitu PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Cabang Dumai, yang beralamat di Jl. Sudirman No. 312 Kelurahan Bintan, Dumai.
Kunjungan ini merupakan kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Riau yang dilaksanakan pada awal Mei 2020, masih dalam suasana pandemi Covid-19, dimana aktivitas masyarakat masih harus dilaksanakan dengan protokol covid-19, termasuk aktivitas pada kantor PT. PER Cabang Dumai. Kunjungan ini juga didampingi oleh Direktur Utama PT. PER, H. Syamsul Bahri, SE, MM.
Hal tersebut disampaikan anggota komisi III DPRD Riau Sofyan Siroj dari fraksi PKS melalui sambungan seluler (12/06/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Dirut PT. PER menjelaskan kondisi PT. PER saat ini, dimana masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terganggunya kinerja BUMD yang bergerak disektor Keuangan Non Bank ini. Permasalahan tersebut ternyata merupakan permasalahan yang telah lama terjadi dan hingga saat ini masih dilakukan proses penyelesaian.
Kendala tersebut diantaranya, tingginya Non Performance Loan (NPL) PT. PER yang pernah mencapai angka 20,3 % pada tahun 2016, pada saat itu Dirut PT. PER, Syamsul Bahri baru dilantik dan per Desember 2019 sudah turun menjadi 9,7 % d. Kondisi banyaknya kredit bermasalah ini tentu menjadi kendala lambatnya kinerja laba PT. PER dan berpengaruh pada setoran deviden ke Pemerintah Provinsi Riau yang tidak optimal.
Kendala lainnya yang dihadapi oleh PT. PER adalah beban kerugian anak perusahaan PT. PER yakni BPR Duta Perdana, yang dihitung dari laporan keuangan konsolidasi dan juga status PT. PER yang tidak berada dalam pengawasan OJK karena Nomenklatur bentuk usaha PT. PER yg tidak ada di OJK. Diakui Dirut PT. PER, kondisi kerugian BPR Duta Perdana ini selalu menggerus laba yang dicapai PT. PER, dan dalam waktu dekat, akan dilakukan audit oleh Konsultan yang akan melakukan analisa untuk mengambil-langkah langkah yang perlu diambil.
Sofyan Siroj menyampaikan, Komisi III menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, anak perusahaan sejatinya berperan mendukung bisnis perusahaan induk, bukan malah menjadi beban, dan Komisi III menilai permasalahan seperti ini seperti dipelihara karena sudah 9 tahun berjalan.
“Kami dari Komisi III menegaskan kepada Dirut PT. PER untuk segera diambil keputusan, jika perlu anak perusahaan tersebut dijual, terlebih lagi sektor bisnis anak perusahaan hampir sama dengan perusahaan induk, dan jangan sampai kondisi tersebut ada pihak-pihak yang bermain mengambil keuntungan pribadi. Selain itu, tentu pengurus atau manajemen BPR Duta Perdana harus dapat diminta pertaggungjawabannya, jika perlu dilakukan audit investigasi, terlebih jika ditemukan penyelewengan tentu manajemen harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Sofyan Siroj.
Pria lulusan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir itu juga mengungkapkan, sesuai yang disampaikan pihak PT. PER Cabang Dumai untuk Laba sendiri, pada saat ini tidak terpengaruh kondisi pandemic covid-19. Laba yang diraih jika dibandingkan tahun lalu (year to year) masih dapat dikatakan sama.
Terkait sutuasi Covid-19, untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi debitur, PT. PER Cabang Dumai melaksanakan program relaksasi kredit dengan pembayaran bunga bulan berjalan tanpa pokok, dan hal ini tidak mempengaruhi laba berjalan. Jumlah nasabah PT. PER adalah 222 orang dengan Nominal Kredit Rp. 7,6 Milyar.
“Komisi III tetap meminta, perbaikan kinerja yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh jajaran untuk terus meingkatkan kinerja salah satu BUMD Provinsi Riau ini, agar dapat berkontribusi dalam memberikan deviden kepada pemerintah Provinsi Riau dan juga dari sisi bisnis secara langsung dapat membantuk kegiatan usaha masyarakat, khususnya disektor UMKM sebagaimana tujuan didirikan PT. PER,” tutup Sofyan Siroj.
