DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
JAKARTA, GORIAU.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), secara resmi meminta rencana kenaikan tunjangan pejabat negara dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, fraksinya perlu menegaskan sikap berkenaan dengan rencana kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya dalam APBN-P 2015.
”Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap sebagai berikut, pertama, mencermati kondisi perekonomian negara yang terpuruk dan ekonomi rakyat yang kian sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, Â tidak tepat dan tak elok jika rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat negara dilanjutkan,” tutur Juwaini di Jakarta, Sabtu, 19 September 2015.Â
Kedua, kata Juwaini, Â Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi atau prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, ia menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan.Â
”Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat,” katanya.Â
Ketiga, lanjut Juwaini, Â tak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Â Selain tidak elok, energi bangsa ini jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara serta meningkatkan daya beli masyarakat.Â
”Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang,” ujarnya.Â
Maka atas dasar pertimbangan itulah kata Juwaini, Fraksi PKS di DPR, Â menolak rencana kenaikan tunjangan pejabat negara. Rencana itu tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan. Dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini.Â
”Prioritas rekomendasi F-PKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya. (gus)
”Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap sebagai berikut, pertama, mencermati kondisi perekonomian negara yang terpuruk dan ekonomi rakyat yang kian sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, Â tidak tepat dan tak elok jika rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat negara dilanjutkan,” tutur Juwaini di Jakarta, Sabtu, 19 September 2015.Â
Kedua, kata Juwaini, Â Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi atau prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, ia menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan.Â
”Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat,” katanya.Â
Ketiga, lanjut Juwaini, Â tak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Â Selain tidak elok, energi bangsa ini jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara serta meningkatkan daya beli masyarakat.Â
”Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang,” ujarnya.Â
Maka atas dasar pertimbangan itulah kata Juwaini, Fraksi PKS di DPR, Â menolak rencana kenaikan tunjangan pejabat negara. Rencana itu tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan. Dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini.Â
”Prioritas rekomendasi F-PKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya. (gus)
– See more at: http://www.goriau.com/berita/politik/dunia/fraksi-pks-minta-kenaikan-tunjangan-pejabat-negara-dibatalkan.html#sthash.Ncg3BT3P.dpuf
