DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
PELALAWAN – Anggota DPRD Pelalawan asal PKS, Abdullah siap menggalang dukungan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait banyaknya Perusahaan yang terindikasi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin lainya.
Pembentukan pansus ini bukan berarti harus menyeret seseorang ke proses hukum. Jika nanti pansus tidak menemukan penyimpangan, maka pansus harus berani menyampaikan kesimpulan kepada publik.
“ Saat ini ada kesan yang beredar dimasyarakat penegakan Perda ini tajam kebawah tumpul keatas,” ungkapnya kepada wartawan, (2/2/2016).
Pansus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat khusus karena menyangkut masalah tertentu dan jangka waktu tertentu.
“Nanti pimpinan DPRD dalam Bamus (badan musyawarah), kalau setuju, ya dibawa dalam paripurna. Begitu disetujui paripurna, baru disusunlah kegiatan pansus tersebut,” ungkapnya.
Yang mendesak dalam terkait hal ini lanjut politisi PKS ini adalah tentang perizinan setiap perusahaan yang ada dikabupaten Pelalawan, khusus pabrik kertas dan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.
