DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Saya meminta pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan. Pemerintah seharusnya tidak mengaitkan persoalan radikalisme dan terorisme dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Sofyan Siroj menanggapi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.
“Seharusnya pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkait harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan praktek beragama, agar tidak sedikit-sedikit dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme,” kata Anggota Komisi III tersebut, Jum’at 5 Februari 2021 di Pekanbaru.
Tambah dia, rasanya tidak tepat bila ada pemaksaan seragam jilbab bagi agama lain. Tapi pemerintah harus adil menyikapi hal ini. Sebab ujar dia, kenapa SKB menteri baru ketika ada pemaksaan jilbab diterbitkan.
“Kenapa dulu saat pemaksaan lepas jilbab banyak sekolah Bali, SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada 2019 tidak disikapi dengan cara sama. Cara pemerintah menyikapi persoalan ini blunder dan bisa memancing konflik, ini tidak bijaksana disebabkan seakan hasil dari pandangan rabun jauh dan atau rabun dekat,” paparnya.
“Pemerintah atau sekolah sepatutnya mendidik untuk mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing dan tidak dikaitkan dengan hal-hal yang tidak penting,” demikian Sofyan Siroj.
Sumber: http://Riau1.com
