Syahrul Aidi Minta Kementerian PUPR Gandeng Baznas Salurkan Bantuan Perumahan

Jakarta – Bantuan perumahan untuk masyarakat kurang mampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dirasa akan makin tepat sasaran ketika PUPR menggandeng banyak lembaga dalam penyelenggaraan program tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi Maazat Lc MA selaku anggota DPR RI Dapil Riau 2 saat melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan program kerja tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur yang dilaksanakan di Senayan pada Senin (1/2/2021).

“Di setiap daerah ada namanya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Ini kalau bisa kita ajak kerjasama. Saya akan mengajak Baznas Kabupaten/Kota bertemu dengan Kepala Balai. Nanti kita inventarisir masyarakat yang tidak menyediakan dana swadaya, maka Baznas dapat membantunya” kata Syahrul Aidi di depan peserta rapat.

Sebagaimana diketahui, salah satu program Dirjen Perumahan yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Pada bantuan ini, penyelenggara program meminta kepada masyarakat penerima menyediakan sejumlah dukungan anggaran secara swadaya. Syahrul Aidi menemukan fakta di lapangan banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak mampu menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Masyarakat kurang mampu itu ada sebagian yang dapat menyediakan sejumlah anggaran secara swadaya untuk menguatkan program tersebut. Namun banyak juga yang tidak mampu. Namanya saja masyarakat kurang mampu, jangankan untuk itu, untuk makan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak mereka tidak mampu. Nah, untuk masyarakat dengan kategori ini Dirjen Perumahan dapat menggandeng Baznas setiap daerah. Nanti Baznas akan mengkaji masyarakat mana saja yang layak mereka bantu.” kata Syahrul Aidi.

Syahrul Aidi juga tidak menampik bahwa agama selain Islam juga akan memiliki lembaga sejenis untuk mengumpulkan dana ummat untukkepentingan ummat. “Dan itu tidak mesti Baznas saja yang digandeng. Dari agama lain, atau institusi lain juga dapat digandeng. Terpenting masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi merasakan kehadiran program ini. Jangan sampai yang lebih berhak menerima bantuan tidak mendapatkannya” kata alumni Al Azhar Mesir ini.

Syahrul Aidi juga menambahkan bahwa kolaborasi antar institusi pemerintahan harus terus diperkuat. Tidak mungkin satu institusi akan bekerja sendiri. Mereka akan tetap membutuhkan dukungan dari institusi lainnya. ***

Baca Juga

PKS Kembali Lantik 53 Anggota Dewan Pakar, Mayoritas Purnawirawan TNI-Polri

Jakarta — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu melantik 53 anggota Dewan Pakar baru …