PEKANBARU — Penguatan disiplin internal menjadi perhatian Dewan Syari’ah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau. Melalui Komisi Disiplin (Komdis), DSW PKS Riau menggelar Bimbingan Teknis Penegakan Disiplin Partai (PDP), …
Selengkapnya »
PEKANBARU — Penguatan disiplin internal menjadi perhatian Dewan Syari’ah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau. Melalui Komisi Disiplin (Komdis), DSW PKS Riau menggelar Bimbingan Teknis Penegakan Disiplin Partai (PDP), …
Selengkapnya »JAKARTA (25/09) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menilai aksi walkout yang dilakukan delegasi Indonesia saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu …
Selengkapnya »SERANG — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya perubahan orientasi dalam pengelolaan kawasan industri. Keberhasilan kawasan industri tidak cukup hanya diukur …
Selengkapnya »Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan komitmen diplomasi parlemen Indonesia untuk memperjuangkan Palestina. BKSAP akan membawa perhatian terhadap kondisi …
Selengkapnya »PEKANBARU — Anggota DPRD Riau, Samsuri Daris, berharap ada anggaran untuk perbaikan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Sebagai wakil rakyat dari Dapil Inhil, ia ingin ada program …
Selengkapnya »Pekanbaru – Gelombang keprihatinan atas maraknya pemberitaan fasilitas pendidikan memprihatinkan di Kabupaten Kampar memicu perhatian serius dari tingkat provinsi. Amal Fathullah, wakil rakyat di DPRD Riau asal Dapil Kampar, memberikan …
Selengkapnya »JAKARTA — Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief MBA, menyoroti persoalan privatisasi ruang pesisir dan pulau-pulau kecil serta ancaman abrasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus bersama …
Selengkapnya »JAKARTA – Pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak boleh berhenti pada produksi dan penjualan kendaraan. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan terbentuknya ekosistem dari hulu hingga hilir, termasuk struktur industri, …
Selengkapnya »Pekanbaru – Program karbon yang direncanakan di Provinsi Riau dengan cakupan kawasan mencapai 2,2 juta hektare dinilai memiliki potensi besar, tidak hanya dalam menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga membuka peluang …
Selengkapnya »PEKANBARU — DPRD Riau menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan …
Selengkapnya »