DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
Pekanbaru — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melontarkan peringatan tegas kepada perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah, terutama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Apabila masih mengabaikan kewajiban tersebut, identitas perusahaan terkait akan dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk penegasan sikap terhadap pelanggaran aturan perpajakan daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengatakan bahwa PBBKB memiliki peran penting sebagai salah satu penopang penerimaan daerah. Menurutnya, sektor ini perlu digarap secara serius karena berpotensi besar dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat mengenai penguatan kemandirian keuangan daerah.
“Sektor PBBKB merupakan salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus mendukung kemandirian fiskal,” ujarnya pada Jumat 10 April 2026.
Ia menjelaskan, di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi dan ketepatan pengelolaan, pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh sumber penerimaan yang tersedia.
Dalam pandangannya, optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi salah satu langkah strategis yang layak diprioritaskan guna menambah pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Abdullah juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan sektor industri di Provinsi Riau, khususnya yang memanfaatkan bahan bakar untuk aktivitas operasional maupun transportasi, agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakan tersebut. Ia menilai kepatuhan perusahaan dalam membayar PBBKB menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pendapatan yang sah dan terukur.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PBBKB merupakan jenis pajak yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, sehingga seluruh perusahaan yang masuk dalam ketentuan wajib pajak harus mematuhinya. Karena itu, DPRD Riau mendorong adanya langkah penertiban yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang hingga kini masih belum menunjukkan kepatuhan.
