PEKANBARU – Masyarakat dari lima desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) meminta PT Sawit Asahan Indah (SAI) segera merealisasikan kewajiban kemitraan perkebunan atau kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan Koperasi Rambah Samo Sakti (Pusako Sakti) yang mewakili Aliansi Masyarakat Adat Lima Desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Provinsi Riau, Senin (9/11/2026), di ruang rapat Komisi II DPRD Riau.
Lima desa yang memperjuangkan hak kemitraan tersebut yakni Desa Rambah Samo, Teluk Aur, Lubuk Bilang, Sungai Kuning, dan Lubuk Bendahara Timur.
Dalam RDP tersebut, perwakilan masyarakat mengungkapkan sejumlah persoalan yang telah berlangsung sejak pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan pada 1980-an. Di antaranya dugaan penguasaan tanah ulayat dan kebun milik masyarakat, serta persoalan pembentukan 19 kelompok tani yang menurut masyarakat diduga hanya bersifat sementara untuk memenuhi persyaratan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Masyarakat juga menyampaikan bahwa HGU PT SAI kembali diterbitkan pada akhir 2021 dengan luas sekitar 5.190 hektare. Namun, penerbitan HGU tersebut dinilai belum diikuti dengan realisasi kemitraan kebun plasma bagi masyarakat dari lima desa.
RDP hari ini merupakan yang kedua, yang pertama pihak perusahaan tidak hadir, kali ini juga tidak hadir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat, menyampaikan bahwa persoalan antara masyarakat dan perusahaan harus dicarikan jalan keluar melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Persoalan ini pasti ada titik temunya. Kita harus memperhatikan hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ketua DPD PKS Rokan Hulu tersebut.
Ia meyakini masyarakat tidak akan menuntut sesuatu yang bukan menjadi hak mereka. Karena itu, perusahaan diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Saya percaya masyarakat tidak akan meminta sesuatu yang bukan hak mereka. Perusahaan harus memperhatikan persoalan ini. Namun, jika memang tidak sesuai dengan ketentuan, saya pun pasti tidak setuju,” tegasnya.
Sebagai langkah penyelesaian, Adam merekomendasikan agar masyarakat dan pihak PT SAI bersama-sama menindaklanjuti hasil RDP melalui Forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh Bupati.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang yang tepat untuk membahas persoalan secara menyeluruh, mengklarifikasi berbagai persoalan yang disampaikan, serta mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Kami merekomendasikan agar masyarakat dan PT SAI bersama Forum Gugus Tugas Reforma Agraria yang dipimpin oleh Bupati menindaklanjuti hasil RDP hari ini. Persoalan ini harus dibahas tuntas di forum tersebut. Saya yakin pasti ada solusinya,” tutup Adam.