DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Riau yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Markarius Anwar menjumpai massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menolak RUU RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan meminta dicabutnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021.
“Sebagai mewakili lembaga, kami akan teruskan aspirasi ini ke DPR RI dan pemerintah pusat sesuai dengan tuntutan mahasiswa,” kata Markarius, Rabu (1/12/2021).
Lebih jauh, Markarius mengatakan, sebagai anggota dewan yang berasal dari Fraksi PKS, dirinya secara pribadi setuju dengan aspirasi KAMMI tersebut.
“Saya ikut menandatangani pernyataan sikap ini. Melalui Fraksi PKS di pusat, saya juga akan manyampaikan aspirasi ini untuk diperjuangkan oleh Fraksi PKS di pusat,” tukasnya.
Puluhan mahasiswa KAMMI Pekanbaru, menggelar aksi di depan kantor DPRD Riau, Rabu (1/12/2021).
Massa menolak Rancangan Undang – Undang menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan menuntut pemerintah untuk mencabut Permendikbud nomor 30 tahun 2021.
Pantauan di lapangan, massa membawa beberapa spanduk, antara lain #bebasdenganiman, Cabut Permendikbud, bebas tidak harus liberal. Dan Tolak RUU TPKS, jangan sampai disahkan, RUU TPKS bukan solusi.
“Kami menolak RUU TPKS, kami menuntut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dicabut. Karena kita melihat, ada frasa kalau suka sama suka, tidak masalah, dan bukan termasuk kekerasan seksual. Ini kan tidak benar. Apakah iya kalau itu terjadi di kampus, di ruangan antara dosen dan mahasiswa, kepergok berzinah, nanti mereka berkedok suka sama suka. Ini kan tak benar. Maka itu, negara ini dalam keadaan tak baik-baik saja,” tegas salah seorang orator.
Orator lainnya mengatakan, bahwa mengesahkan RUU TPKS, sama saja dengan melegalkan sama saja melegalkan zina dan LGBT.
“Kita tahu ada organisasi-organisasi yang mendukung RUU TPKS. Tapi setelah kami kaji, KAMMI khususnya menolak RUU TPKS, kami tuntut cabut permendikbud 30,” tukasnya.*
Sumber: cakaplah.com
