DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Riau, Markarius Anwar menilai keputusan pemerintah tetap menaikkan harga BBM Bersubsidi ini sama saja mencekik rakyatnya sendiri
“Pemerintah benar-benar tidak memiliki empati. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas,” katanya merespon pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah (4/9/2022).
Menurut Kajian Fraksi PKS Riau, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’ makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
“Selain itu, upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup,” ucapnya.
Lebih lanjut Markarius Anwar mengatakan, pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.
Kebijakan pemerintah memberikan bantuan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, dinilai ketua komisi 3 ini tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi.
Menurut Fraksi PKS Riau, Pemerintah seharusnya mencari terobosan untuk menambah anggaran dengan melakukan penghematan, menekan kebocoran, dan menunda pengeluaran pos infrastruktur yang tidak mendesak.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
