DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar mendadak viral sepekan terakhir. Itu terkait dengan beredarnya video tiga pelajar yang melakukan aksi bergelantungan di rel keranjang pengangkut buah sawit. Tak ayal video itu mengundang perhatian hingga pemerintah pusat.
Salah seorang anggota DPR RI Dapil Riau 2, Syahrul Aidi Maazat diminta DPP PKS untuk mengunjungi lokasi kejadian untuk memastikan kondisi real di lapangan. Dan selaku utusan partai di komisi bidang infrastruktur diharapkan partai dapat memberikan solusi masyarakat setempat. Syahrul Aidi saat dihubungi pada Sabtu (12/6/2021) menjelaskan bahwa klarifikasi langsung dengan ketiga anak tersebut menyampaikan bahwa mereka saat itu hanya bermain di luar jam sekolah. Dan itu masih di bawah pengawasan keluarga dan pekerja yang ada di lokasi kejadian.
“Kemarin saya langsung dialog dengan anak-anak dan para pekerja disana, mereka menyampaikan bahwa mereka hanya bermain. Kalau pergi sekolah mereka biasanya ada jalur khusus. Kalau air sedang surut, mereka melewati aliran sungai yang ada di bawah rel keranjang kelapa sawit tersebut. Jadi itu clear. Dan karena ini berada dalam kawasan perkebunan pribadi, maka fasilitas pemerintah tak bisa kita bangun,” terang Syahrul Aidi.
Yang menarik perhatian Syahrul Aidi, hikmah dari kejadian ini adalah terbukanya sisi lain dari pekerja perkebunan yang ada di Riau. Baik itu lahan perkebunan milik pengusaha secara pribadi atau pun telah memiliki badan hukum. Dia menyoroti tiga fasilitas mendasar yang harus disediakan oleh pengusaha di luar gaji yang pekerja dapatkan.
“Pekerja harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Tiga sektor ini harus diberikan oleh pengusaha. Jangan anggap dengan memberi mereka gaji, semua telah selesai. Contoh di bidang pendidikan, jika anak dari pekerjanya sekolahnya jauh, maka disediakan alat transportasi berupa kendaraan. Kemudian fasilitas jalan dan jembatan juga diperhatikan” terang Syahrul Aidi.
Dia juga meminta agar tingkat kesejahteraan pekerja ini juga diperhatikan oleh pemerintah setempat. Jangan sampai nanti ketika masalah telah muncul, baru hal tersebut dipersoalkan. ***
