DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau, H. Ayat Cahyadi, S.Si., M.PWK, bersama Anggota Fraksi H. Abdul Kasim, SH., menerima kunjungan dan silaturahim dari jajaran pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Wilayah Provinsi Riau (19/5/2025). Pertemuan berlangsung hangat di ruang rapat Fraksi PKS DPRD Riau dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan dunia pendidikan Islam terpadu di Bumi Lancang Kuning.
Rombongan JSIT dipimpin langsung oleh Ketua Wilayah, Zumri, yang hadir bersama jajaran pengurus serta perwakilan dari sejumlah sekolah Islam terpadu di Kota Pekanbaru. Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan harapan besar terhadap pengembangan pendidikan berbasis Islam terpadu di Provinsi Riau.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain: peningkatan dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam, kemudahan akses bantuan operasional sekolah, penguatan legalitas kelembagaan JSIT, hingga perlindungan kurikulum khas sekolah Islam terpadu yang menjadi ciri khas dalam membangun karakter generasi bangsa.
Dalam sambutannya, H. Ayat Cahyadi menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap perjuangan JSIT dalam membina pendidikan yang bermutu dan berkarakter. “Fraksi PKS senantiasa membuka pintu untuk dialog dan aspirasi masyarakat, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan Islam terpadu adalah bagian penting dari solusi peradaban,” ujar Ayat.
Senada dengan itu, H. Abdul Kasim juga menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengembangan pendidikan Islam di Riau. “Kami akan terus mendorong agar regulasi dan anggaran mendukung penguatan sekolah Islam terpadu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional,” ujarnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan foto bersama dan harapan akan terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara Fraksi PKS dan JSIT dalam memajukan pendidikan Islam di Provinsi Riau. Momentum ini menjadi sinyal positif bahwa aspirasi dunia pendidikan terus mendapat tempat di ruang-ruang kebijakan daerah.
