Legislator PKS Riau: Masih Banyak Warga Pekanbaru yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni” dr. Hj Arnita Sari

Anggota DPRD Provinsi Riau dr. Hj. Arnita Sari saat berkunjung ke rumah salah satu warga Pekanbaru

 

Pekanbaru – Kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan dan papan adalah kebutuhan Primer (dasar, red) yang harus terpenuhi. Terpenuhinya sandang, pangan dan papan merupakan salah satu indikator sebuah Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I). Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

Berangkat dari hal tersebut, di Kota berkembang, permasalahan papan kerap menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan. Tidak sedikit kota-kota yang masyarkatnya tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Contohnya seperti yang saksikan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Kota Pekanbaru, Arnita Sari. Pada hari Ahad lalu (31/1/2021) dirinya menyusuri rumah warga Pekanbaru. Dirinya melihat Masih banyak warga Kota Pekanbaru tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Saya melihat sendiri ada warga tinggal di rumah yangg kecil, dengan jumlah anggota keluarga yang melebihi kapasitas rumah. Lantai beralas tanah, atap yang bocor, sehingga sangat mengganggu aktifitas harian dan kesehatan keluarga masyarakat,” ungkapnya.

Legislator perempuan Dapil Pekanbaru tersebut berharap permasalahan tersebut menjadi fokus pemerintah untuk segera dientaskan.

“Kita berharap Pemerintah juga tetap fokus memperhatikan kelayakan tinggal bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi papan rumahnya,” pungkasnya melanjutkan.

Berdasarkan data RTLH Provinsi Riau Tahun 2019 yang di akses dari ertlh.perumahan.go.id ada 199 anggota keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni.

Walau sejak tahun 2012 pemerintah Kota Pekanbaru telah telah menetapkan program Rumah Layak Huni. Yaitu program yang membantu penyediaan kebutuhan rumah bagi keluarga kurang mampu dan telah membangun lebih dari 1.000 unit rumah yang tersebar di 12 Kecamatan. Namun upaya ini harus terus ditingkatkan, hingga Rumah Tidak Layak Huni teratasi.

Namun pada masa mendatang jumlah backlog (ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah) di Pekanbaru akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan KK akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru. Oleh karena itu, perlu kebijakan holistik dan komprehensif untuk mengurangi ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah di Provnsi Riau yang cenderung semakin tinggi. Hal ini terutama pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Baca Juga

DPW PKS Riau Kirim Relawan Ke Daerah Terdampak Bencana Sumbar 

Pekanbaru – Musibah Galodo (banjir Bandang) yang menimpa Sumatra Barat Sabtu 11 Mei 2024 malam, …