DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Wacana pemerintah Jokowi ingin memungut Pajak Penambahan Nilai (PPN) Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sebesar 12% menuai polemik di tengah masyarakat. Apalagi di tengah kondisi sulit akibat pandemi covid-19 sekarang ini, tentu bukan kabar yang menyenangkan.
Adapun jenis Sembako yang akan dikenakan pajak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, hingga gula konsumsi.
Merespon hal tersebut, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Riau Ardiansyah menilai, pemerintahan Jokowi tidak peka dengan kondisi masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari situasi sulit.
“Seharusnya pemerintah berpikir bagaimana cara membantu rakyat mengatasi kondisi sulit, bukan malah ‘mencekik’ masyarakat dengan kebijakan yang sama sekali tidak pro rakyat,” tegas Anggota DPRD Provinsi Riau ini.
Menurutnya, jika kebijakan ini nantinya benar-benar disahkan maka akan memiliki efek negatif yang luas, seperti naiknya harga sembako, bertambahnya kemiskinan, bertambahnya pengangguran, hingga bisa berefek pada kondisi kesehatan, karena masyarakat tidak mempu memenuhi kebutuhan gizi akibat sulitnya ekonomi.
“Kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan tidak Pancasilais,” cetusnya singkat.
“Harusnya pemerintah mensubsidi sembako untuk rakyat, bukan malah memungut pajak Sembako,” imbuh politisi yang berlatar pengusaha pertanian itu.
Dengan tegas, dirinya menyatakan menolak pungutan pajak sembako. Pemerintah harus memiliki rasa empati kepada rakyat, menarik serta membatalkan wacana kebijakan tersebut.
“Tolak, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Riau mari kita kompak menolak wacana kebijakan pungutan pajak Sembako. Penuhi beranda media sosial kita dengan menyatakan penolakan pajak Sembako, atau juga bisa menggunakan hastag #PKSTolakPajakSembako,” tutupnya.
