DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau, H. Abdullah, M.Pd, menerima kunjungan dari Serikat Pengemudi Daring (SPEED) Kota Pekanbaru. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Fraksi PKS, kantor DPRD Provinsi Riau, pada Senin, 16 Desember 2024.
Rombongan pengurus dan anggota aktif SPEED yang dipimpin oleh Ketua SPEED Kota Pekanbaru, Hauza Syauqani Jufri, hadir dengan membawa sejumlah aspirasi. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah terkait kebutuhan perlindungan dan dukungan terhadap pengemudi ojek online (OJOL) di Kota Pekanbaru.
Dalam pertemuan tersebut, pengurus SPEED mengajukan tiga poin penting. Pertama, mereka meminta dukungan terkait legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melibatkan pengemudi daring. Legalitas ini dinilai penting untuk memperkuat posisi pengemudi daring sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif.
Kedua, SPEED berharap adanya perhatian terhadap kebutuhan beasiswa bagi anak-anak pengemudi daring yang masih menempuh pendidikan. Aspirasi ini bertujuan untuk meringankan beban para pengemudi dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.
Ketiga, SPEED mendorong DPRD Provinsi Riau untuk merumuskan Peraturan Daerah (PERDA) yang mendukung kesejahteraan pengemudi ojek online. Salah satu usulan konkret yang disampaikan adalah pembebasan biaya parkir bagi pengemudi OJOL saat menunggu pesanan atau menjemput penumpang di lokasi tertentu.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Abdullah, M.Pd, menyampaikan apresiasi atas kedatangan pengurus dan anggota SPEED Kota Pekanbaru. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan pengemudi daring, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Menurut Abdullah, aspirasi yang disampaikan akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar bisa diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan pengemudi daring.
“Kami mengapresiasi kehadiran rekan-rekan dari SPEED Kota Pekanbaru. Ini adalah langkah positif dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pengemudi ojek online. Fraksi PKS siap menjadi jembatan antara pengemudi daring dan pemerintah provinsi untuk memastikan aspirasi ini dapat ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Abdullah.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam memperkuat kolaborasi antara pengemudi daring dengan pemerintah daerah. SPEED berharap langkah ini dapat membuka peluang untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi daring, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial.
