DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU — Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Darmadi menjelaskan, pelaksanaan program bantuan hukum di Provinsi Riau dilakukan secara kontraktual. Kemudian, juga diupayakan merata hingga ke seluruh kabupaten/kota melalui kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
“Namun, pelaksanaannya di daerah terpencil membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan jangkauan dan biaya operasional,” ungkap Yan Darmadi (12/11/2025).
Hal itu disampaikannya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Riau, di Ruang Rapat Komisi I, Rabu.
Dalam RDP tersebut, Biro Hukum memaparkan jumlah anggaran tahun 2025, persentase realisasi anggaran, serta program-program kerja yang telah dan sedang dijalankan, meliputi penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi hukum, pendokumentasian serta penyusunan naskah hukum lainnya.Untuk bantuan hukum di daerah terpencil, Yan Darmadi mencontohkan untuk wilayah Rokan Hilir bagian dalam. Dimana, akan lebih efektif dilayani jika terdapat OBH aktif di daerah tersebut.
“Karena itu, penambahan OBH di daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bantuan hukum,” jelas Yan Darmadi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau, M Amal Fathullah menekankan pentingnya pemerataan dan optimalisasi program bantuan hukum bagi masyarakat.
Ia meminta agar seluruh OBH yang telah terdaftar benar-benar diberdayakan secara maksimal.
“Jangan sampai ada OBH yang tidak terakomodir dalam pelaksanaan bantuan hukum,” terangnya.
Komisi I berharap, terang ddia, Biro Hukum dapat memastikan seluruh Perda yang telah disahkan memiliki turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub).
“Tujuannya, agar implementasinya di lapangan berjalan sesuai kewenangan OPD terkait,” harap M Amal.
Melalui RDP ini, diharapkan kerja sama antara DPRD Provinsi Riau dan Biro Hukum Provinsi Riau semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Riau.
