DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
RIAU — Warga Desa Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu, Riau akhirnya mengadukan nasib mereka ke DPRD Riau, Senin (12/1/2026). Sekitar 50 tokoh adat dan tokoh masyarakat menemui Komis II terkait keberadaan PTPN IV Regional 3 Riau yang dinilai tak ada manfaatnya bagi desa mereka.
Desa Pagaran Tapah merupakan desa terluas berada di kawasan operasional PTPN IV regional 3. Namun, keberadaan perusahaan yang sudah beroperasi selama 47 tahun itu hingga kini dinilai tak pernah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Tokoh Masyarakat Desa Pagaran Tapah, Irmansyah mengungkapkan Desa Pagaran Tapah sudah ada sebelum perusahaan plat merah itu berdiri. Selama puluha tahun beroperasi, masyarakat tidak pernah mendapat perhatian dari perusahaan.
“Perusahaan berada diwilayah kami sejak jaman Orde Baru, tahun 1979 sedangkan desa kami sudah ada di sana sejak tahun 1976. Kebun PIR dibagun diwilayah kami, justru diberikan kepada orang dari wilayah lain, lalu masyarakat kami dapat apa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Perjuangan Tanah Ulayat Pagaran Tapah, Sionri kepada wartawan mengatakan, sejak beroperasi PTPN IV regional 3 belum merealisasikan kewajibannya untuk mengalokasikan minimal 20 persen kebun plasma untuk masyarakat tempatan.
“Satu lagi yang juga buat kami kesal, pihak PTPN IV regional 3 yang memenuhi undangan RDP Komisi II. Kami terus akan berjuang untuk mendapatkan hak kami masyarakat Desa Pagaran Tapah,” tutur Sionri.
Usai RDP, Ketua Komisi II DPRD Riau Adam Syafaat mengatakan selama ini warga Desa Pagaran Tapah tidak pernah mendapatkan hak 20 persen lahan plasma, di samping itu warga juga tak pernah mendapatkan bantuan CSR dari perusahaan plat merah tersebut. Dari sisi tenaga kerja, hanya segelintir warga desa yang diterima bekerja, sementara sebagian besar pekerja berasal dari luar daerah.
“Hampir bisa dikatakan warga Desa Pagaran Tapah tak mendapat manfaat dari kehadiran perusahaan tersebut. Itulah sebabnya mereka datang berharapan pemerintah bisa membantu agar PTPN IV regional 3 bisa memberikan perhatiannya,” kata Adam.
Adam mengatakan PTPN IV Regional 3 dikenal sebagai salah satu perusahaan BUMN yang paling sulit menyalurkan CSR, berbeda dengan perusahaan lain yang masih memberikan perhatian kepada masyarakat dengan membangun sarana sekolah dan fasilitas umum lainnya.
“Persoalan ini akan kita sampaikan kepada pemerintah. Apalagi di mana pemerintahan Prabowo sekarang, masyarakat memiliki ruang untuk mengadu, terutama terkait perusahaan yang mengabaikan masyarakat wilayah sekitar operasionalnya,” papar Adam.
Adam berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan memanggil kembali pihak PTPN IV regional 3 dalam waktu dekat.
