DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
Pekanbaru — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Zamzami, bersama anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DPRD Provinsi Riau, melakukan pembahasan Ranperda tersebut bersama Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau di Gedung Graha Kepri, Batam.
Rizal mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi yang nantinya diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan sekaligus perlindungan perempuan di Provinsi Riau.
Menurutnya, penyusunan regulasi tidak cukup hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di tengah masyarakat.
“Pembahasan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menghadirkan regulasi yang benar-benar memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan. Karena itu, berbagai masukan dan pengalaman dari daerah lain menjadi penting untuk kita pelajari,” ujar Rizal kepada awak media (3/9/26).
Ia menilai, pertukaran informasi dan pengalaman dengan DPRD Kepulauan Riau dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan Ranperda yang sedang disusun DPRD Riau. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak hanya baik secara substansi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Rizal menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap produk legislasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin Ranperda ini nantinya menjadi payung hukum yang kuat, implementatif, dan mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang, sekaligus memberikan perlindungan ketika menghadapi berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi maupun persoalan sosial lainnya,” katanya.
Sebagai Anggota Komisi V DPRD Riau, Rizal juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan regulasi yang telah ditetapkan nantinya dapat berjalan dengan baik.
Ia berharap seluruh rangkaian pembahasan Ranperda dapat diselesaikan secara optimal sehingga segera masuk pada tahapan berikutnya.
“Semoga seluruh agenda legislasi dan tugas pokok kedewanan yang sedang kita jalankan dapat rampung secepatnya dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
