DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
PEKANBARU — Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, H. Ayat Cahyadi, S.Si, M.PWK mengapresiasi langkah Gubernur Riau Abdul Wahid, yang mengajak kepala daerah se-Riau untuk menghadap ke Pemerintah Pusat.
Gubernur Riau bersama bupati dan walikota se-Riau berbondong-bondong ke Jakarta untuk berebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar mengucur ke daerah. Termasuk mengusulkan sejumlah proyek strategis yang nantinya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Mantan Wakil Walikota Pekanbaru dua periode itu mengatakan, bahwa langkah yang dilakukan oleh Gubernur Riau saat ini merupakan pertama kali dilakukan oleh Gubernur Riau.
“Kita apresiasi kepada Gubernur Riau yang membangun kekompakan dengan bupati dan walikota. Ini terobosan yang pertama dilakukan oleh Gubernur Riau. Karena seingat saya, di masa Pak Abdul Wahid Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat,” ujar Ayat Cahyadi, Rabu (7/5/2025).
Hal itu sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Menurut politisi senior PKS itu, PP tersebut mengatakan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
“Kemudian gubernur juga melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya,” katanya.
Selanjutnya, Gubernur juga bertugas memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
“Kemudian Gubernur juga bertugas melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan,” ungkapnya.
Selain berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pihaknya juga menyarankan untuk memaksimalkan sinergi dan kolaborasi dengan perwakilan rakyat dan daerah yang berada di pusat.
“Saya menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Gubernur juga memaksimalkan sinergi dan kolaborasi dengan DPR RI serta DPD RI dari Riau dalam merebut APBN untuk pembangunan Riau,” pungkasnya.
Sumber: Cakaplah.com
