DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haji Abdul Kasim SH, menanggapi kegelisahan Gubernur Riau terkait defisit anggaran dan tunda bayar yang dinilai cukup besar. Menurutnya, situasi ini adalah bagian dari dinamika penganggaran yang selalu mengacu pada asumsi yang telah diperhitungkan secara matang oleh instansi terkait.
“Dalam penganggaran, kita selalu mengacu pada asumsi-asumsi yang sudah diperhitungkan oleh pengelola anggaran, baik BPKAD maupun Dinas Pendapatan Daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah telah dihitung dengan cermat, sehingga kita optimistis kondisi ini dapat dikelola dengan baik,” ujar Haji Abdul Kasim, Selasa (19/3).
Ia menambahkan bahwa saat RPJMD Gubernur terpilih dibahas di DPRD nanti, pihaknya akan memberikan masukan agar dokumen perencanaan tersebut dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi.
“Kami berharap RPJMD nanti benar-benar menggali potensi PAD, terutama di sektor retribusi dan pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Haji Abdul Kasim juga menegaskan bahwa DPRD akan selalu mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memastikan pembangunan Riau berjalan optimal.
“Kami di DPRD tidak akan membiarkan Bapak Gubernur berjalan sendiri dalam membangun Riau. Kami siap memberikan masukan dan berkolaborasi demi kemajuan daerah ini,” tutupnya.
