DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Duri – Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan Kunjungan Insidentil (Kuntil) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandau, Resort Duri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau pada Jumat (6/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi UPT KPH Mandau.
Ketua Komisi II DPRD Riau, H. Adam Syafaat, MA, yang memimpin rombongan mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan empat masalah utama yang memerlukan perhatian serius.
Pertama, terkait minimnya Sarana dan Prasarana UPT KPH Mandau yang masih sangat terbatas. Padahal, UPT KPH Mandau memiliki kewenangan pengelolaan wilayah yang mencakup empat kabupaten.
Kedua, Tidak ada kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung yang berkaitan dengan pelatihan dan pemberdayakan masyarakat.
Ketiga, terkait kendala koordinasi pegawai ke Kantor Pusat di Perawang Kabuapaten Siak. Kendala ini disebabkan oleh ketiadaan alokasi dana transportasi.
Keempat, terkait perizinan yang terhambat, karena peta wilayah antara lahan masyarakat, kawasan hutan, dan konsesi perusahaan, khususnya dengan PT Arara Abadi yang tidak jelas
Kemudian tanah yang sudah ada sertifikat tanah harus ada sekema pengenbalikan batas yg masuk kawasan hutan di kementrian kehutanan.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Komisi II DPRD Riau akan segera memanggil pihak-pihak terkait guna memperkuat keberadaan dan peran UPT KPH Mandau. Selain itu, langkah konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan dilakukan agar ada sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami akan memanggil pihak terkait dan juga berkonsultasi ke Kementerian Kehutanan. Ini penting agar keberadaan UPT KPH Mandau betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Adam Syafaat.
