DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU – Pembahasan kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Riau masih terus bergulir. Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau memastikan kebijakan tersebut belum diputuskan dan masih dalam tahap kajian mendalam.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
“Saat ini masih tetap dipelajari dengan kajian,” kata Abdullah kepada riauaktual.com, Jumat (27/3/2026).
Menurut Abdullah, kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efeknya terhadap dunia usaha, khususnya sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Riau.
Ia juga menanggapi adanya penolakan dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha perkebunan dan petani sawit yang khawatir kebijakan tersebut akan menambah beban biaya produksi.
Menanggapi hal itu, DPRD Riau membuka ruang dialog agar kebijakan yang diambil nantinya tidak merugikan masyarakat maupun dunia usaha.
“Nanti akan kita undang diskusi lebih jauh di DPRD,” ujarnya.
Abdullah mengatakan, pihaknya ingin memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar melalui proses yang transparan dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan begitu, diharapkan kebijakan yang diambil tidak hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga tetap menjaga iklim usaha dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di daerah.
Sumber: riauaktual.com
