DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU – Upaya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berkolaborasi dengan DPRD Riau mendapat dukungan Ketua Pansus Ranperda Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau, Abdullah menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang diambil SF dalam mendorong kenaikan APBD sebagai bagian dari penguatan fiskal daerah.
Menurut Abdullah, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal yang selama ini menjadi harapan pemerintah pusat.
Ia mengakui bahwa upaya tersebut bukan perkara mudah, mengingat tantangan fiskal yang dihadapi daerah cukup kompleks. Namun demikian, sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus), Abdullah tetap optimistis.
“Tentu tidak mudah, tapi sebagai Ketua Pansus, saya optimis. Dengan sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau serta Forkopimda saat ini, kemandirian fiskal Provinsi Riau akan mampu diwujudkan,” jelas Abdullah, Selasa (31/3/2026).
Politisi PKS ini menilai potensi ekonomi Riau sangat besar dan menjadi modal utama dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah menembus Rp1.200 triliun, Riau dinilai memiliki peluang besar untuk mengalami kemajuan signifikan.
“Dengan kekayaan alam Riau yang luar biasa, serta PDRB Riau yang sudah mencapai lebih dari Rp1.200 triliun, maka Riau sangat berpotensi mengalami kemajuan yang signifikan. Proses menuju ke arah tersebut juga mulai terlihat,” jelasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, sejumlah langkah strategis telah disiapkan pemerintah daerah. Di antaranya melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi, termasuk evaluasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta penguatan sektor-sektor pajak potensial. Pemerintah juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian apresiasi atau reward.
Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi fokus penting. Pembenahan BUMD yang selama ini dinilai kurang optimal terus dilakukan agar kembali produktif dan mampu memberikan kontribusi dividen. Rencana penambahan penyertaan modal pada sejumlah BUMD seperti Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan Jamkrida juga disiapkan guna memperkuat kinerja.
Langkah lainnya adalah optimalisasi pengelolaan aset daerah, pembentukan tim khusus optimalisasi PAD, serta peningkatan kualitas sektor-sektor strategis melalui inovasi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di sektor investasi, Pemerintah Provinsi Riau juga aktif menarik investor nasional melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna memperkuat basis pendapatan daerah.
Sementara itu, efisiensi anggaran turut menjadi perhatian, salah satunya melalui penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi sebagian aparatur sipil negara untuk menekan biaya operasional.
Abdullah berharap, berbagai langkah strategis tersebut dapat berjalan optimal dan menjadi momentum penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
Sumbe: goriau.com
