DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK Negeri sederajat di Riau masih dikeluhkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Abdul Kasim menyoroti permasalahan SPMB dan keterbatasan akses masyarakat ke sekolah negeri.
Karena itu, Abdul Kasim meminta pemerintah daerah harus menanggung pembiayaan bagi anak dengan jalur afirmasi Bosda swasta ini secara menyeluruh.
Dikatakannya, selama ini banyak siswa yang masih enggan masuk sekolah swasta, saat tidak tertampung di sekolah negeri, meskipun sudah dibantu oleh pemerintah melalui Bosda. Artinya, siswa afirmasi yang ditampung di sekolah swasta juga biayai seperti sekolah negeri.
Ia menyebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Riau sebenarnya telah membuat aturan yang jelas dalam pelaksanaan SPMB, termasuk jalur domisili, afirmasi dan prestasi. Akan tetapi, realisasinya masih banyak masyarakat yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.
“Kondisi sarana dan prasarana SMA negeri kita di Riau sangat terbatas. Ini membuat masyarakat menjadi gelisah dan kebingungan ke mana harus menyekolahkan anaknya,” ungkapnya, Rabu (6/8/2025).
Hal ini biasa terjadi di wilayah padat penduduk yang minim sekolah negeri. Kemudian Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) untuk membuka kerja sama dengan sekolah swasta sebagai solusi atas keterbatasan sekolah negeri.
Komisi V pun telah meminta Disdik untuk memastikan hanya sekolah swasta yang memiliki kualitas setara dengan negeri yang dijadikan mitra.
“Silahkan masyarakat menyekolahkan anaknya ke swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Tapi kita juga harus pahami bahwa daya tampung sekolah negeri terbatas. Misalnya, satu sekolah hanya memiliki empat lokal dengan kapasitas maksimal 36 siswa per kelas. Ini tentu tak mencukupi,” terangnya.
Abdul Kasim juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap pungutan biaya di sekolah swasta mitra pemerintah. Masyarakat khawatir akan ada biaya tambahan jika sekolah di swasta.
Siswa yang diterima dalam program afirmasi Bosda tersebut adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kalau bicara pungutan, pemerintah sudah menyiapkan bantuan untuk SPP. Tapi memang ada biaya lain di luar itu, seperti uang buku LKS, uang praktik, dan sebagainya. Ini yang perlu dibicarakan lebih lanjut agar tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
Dia mengaku sistem ini masih menyulitkan masyarakat dan perlu penyederhanaan serta pengawasan yang ketat. Pemerintah harus lebih serius dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, khususnya menyangkut pemerataan akses dan biaya pendidikan.
Sumber: cakaplah.com
