DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, H. Adam Syafaat, MA menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan negara dan mengakibatkan kebocoran kekayaan Indonesia selama puluhan tahun.
Menurut Adam Syafaat, berbagai praktik curang yang dilakukan oleh kelompok oligarki telah menyebabkan kerugian besar bagi negara sejak lama.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka membongkar dugaan praktik-praktik tersebut saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta (20/05),” tutur Adam Syafaat kepada awak media (21/05/2026).
Presiden Indonesia Prabowo subianto juga membeberkan dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung sejak tahun 1991, di mana sejumlah eksportir melaporkan nilai barang ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari kewajiban pajak dan pelaporan devisa.
Praktik seperti ini sangat merugikan negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat justru dinikmati oleh segelintir orang.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam dan memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar under invoicing, praktik pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” demikian pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo.
Adam Syafaat menilai langkah tegas pemerintah menjadi momentum penting untuk mengembalikan kekayaan negara kepada rakyat. Ia menyebut kerugian negara akibat praktik-praktik tersebut sangat fantastis, bahkan disebut mencapai 900 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp15.400 triliun.
“Sudah saatnya kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati rakyat. Negara harus hadir dan tegas terhadap para pelaku yang selama ini mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat,” tegas politisi Partai PKS tersebut.
Dengan kebijakan baru di sektor sumber daya alam, Adam berharap pengawasan ekspor semakin ketat dan penerimaan negara dapat meningkat demi mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
