DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui panitia seleksi membuka pendaftaran calon direktur dan komisaris PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) mulai hari ini, Senin (30/3/2026).
Seleksi calon direktur dan komisaris PT SPR tersebut dibuka untuk mengisi kekosongan jabatan usai pejabat definitif diberhentikan. Melalui seleksi ini, panitia seleksi mengimbau agar masyarakat yang berminat segera menyiapkan seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
Seleksi ini menjadi langkah strategis untuk mengisi jabatan sekaligus memperkuat kinerja PT SPR sebagai BUMD Riau. Diharapkan, sosok pimpinan yang terpilih nantinya mampu membawa PT SPR lebih profesional dan berdaya saing.
Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah menyampaikan sejumlah catatan penting terkait proses seleksi dan kinerja direksi yang akan datang. Ia menekankan pentingnya memilih figur yang cekatan dan profesional untuk menjadi pemimpin sebuah perusahaan.
Dikatakannya, salah satu fokus utama direksi baru adalah mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau.
Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau ini juga mengingatkan agar belanja perusahaan diprioritaskan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai penting agar keberadaan BUMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Abdullah mendorong adanya perubahan pola dalam proses pemilihan direktur BUMD. Ia menyarankan agar para calon diberikan kesempatan melakukan observasi langsung terhadap kondisi internal perusahaan sebelum terpilih, sehingga tidak kaget saat mulai menjabat.
“Saya mengusulkan penggunaan jasa head hunter untuk menjaring tenaga profesional,” pintanya.
Di sisi lain, dia juga menegaskan tugas penting lainnya bagi direksi baru yakni segera menghitung aset Hotel Aryaduta yang kontraknya dengan pihak Lippo telah berakhir.
“Hal ini dinilai krusial sebelum dilakukan kerja sama baru, agar pengelolaan aset daerah tersebut dapat berjalan optimal dan transparan,” pungkasnya.
Sumber: Cakaplah.com
