Khairul Umam Minta Pimpinan DPRD Riau Segera Tanggapi Surat Masuk dari Masyarakat

Khairul Umam

PEKANBARU — Anggota DPRD Riau Khairul Umam meminta agar surat-surat masuk ke DPRD terutama menyangkut aspirasi masyarakat untuk segera ditanggapi.

Politisi PKS dari Dapil Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti itu mengungkapkan, bahwa ada surat yang disampaikan ke DPRD Riau terkait ganti rugi jalan tol Pekanbaru-Dumai yang belum diterima oleh beberapa warga.

Anggota Komisi IV DPRD Riau itu memastikan surat tersebut sudah masuk ke DPRD Riau. Namun hingga kini, Komisi IV tidak ada melakukan pembahasan terkait aspirasi masyarakat tersebut.

Untuk itu dirinya meminta agar pimpinan DPRD Riau menyelesaikan mekanisme surat-surat tersebut. Sehingga aspirasi masyarakat betul-betul ditanggapi dengan baik.

“Karena yang saya tahu dari paripurna yang dahulu, itu ada aspirasi masyarakat yang suratnya itu saya ketahui betul sudah masuk, tentang ganti rugi jalan tol Pekanbaru-Dumai yang mereka sampai sekarang terkatung-katung,” ungkap Khairul Umam, Jumat (5/9/2025).

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis itu menyebut, bahwa pembahasan itu harusnya ada di komisi IV, namun dirinya sebagai anggota komisi IV sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal itu.

Sementara masyarakat tesebut, lanjut Khairul Umam, terus mendesaknya sebagai wakil rakyatnya yang menerima aspirasi tersebut. 

“Oleh karena itu kami mohon kepada pimpinan bagaimana mekanisme surat-surat ini supaya aspirasi masyarakat bisa ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Dimana nyangkutnya?” pungkasnya.

Diketahui, ada sekitar 30 KK yang mengadu bahwa masih ada lahan masyarakat yang digunakan untuk tol namun belum diganti rugi oleh pemerintah.

Mereka mendesak agar Pemerintah Provinsi Riau segera menyelesaikan masalah ganti rugi lahan milik masyarakat berstatus SHM dan kini digunakan untuk pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai. Pasalnya, persoalan ini telah berlangsung selama lima tahun namun tak kunjung ada kejelasan dan penyelesaian.

Sumber: cakaplah.com

Baca Juga

DPRD Riau Dorong Pemprov Segera Bentuk BUMD Kelola Lahan Eks Agrinas Seluas 20.000 Hektar

PEKANBARU — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar …