Jalan Menuju Demokrasi yang Kuat dan Pemerintahan yang Baik

Dalam berbagai forum akademik, diskusi publik, maupun media massa, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari secara konsisten menyampaikan bahwa persoalan terbesar demokrasi Indonesia bukan terletak pada sistem pemilunya, melainkan pada kualitas partai politik itu sendiri. Bahkan, ia pernah menyatakan bahwa “masalah terbesar bagi demokrasi kita adalah partai politik”.
Pandangan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan eksistensi partai politik, melainkan justru untuk mendorong lahirnya partai politik yang sehat sebagai fondasi demokrasi yang kuat dan pemerintahan yang berprinsip good governance.
Partai Politik Berubah Menjadi “Perusahaan Keluarga”
Salah satu kritik paling tajam dari Feri Amsari adalah kecenderungan partai politik di Indonesia yang semakin menyerupai perusahaan keluarga. Kepemimpinan partai tidak dibangun melalui mekanisme demokrasi dan meritokrasi, tetapi lebih banyak diwariskan berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan personal, atau oligarki kekuasaan.
Fenomena ini menyebabkan:
- Regenerasi kepemimpinan tidak berjalan sehat.
- Kader berkualitas sulit memperoleh kesempatan
- Partai kehilangan fungsi sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.
Akibatnya, partai tidak lagi menjadi institusi publik yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi berubah menjadi alat mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.
Demokrasi Internal Partai Masih Lemah
Menurut Feri Amsari, partai politik seharusnya menjadi sekolah demokrasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak keputusan penting partai sangat bergantung pada figur ketua umum dan elite semata.
Padahal, demokrasi yang sehat menuntut:
- Rekrutmen kader berdasarkan kompetensi.
- Pemilihan pimpinan secara terbuka.
- Adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai.
- Ruang kritik dan perbedaan pendapat yang dijamin.
Tanpa demokrasi internal, sulit mengharapkan lahirnya pemimpin nasional yang demokratis.
Politik Uang dan Dominasi Oligarki
Feri Amsari juga menyoroti mahalnya biaya mendirikan dan mengelola partai politik. Kondisi tersebut menyebabkan politik semakin dikuasai oleh pemilik modal dan kelompok oligarki.
Ketika uang menjadi faktor utama, maka:
Politik berubah menjadi investasi, jabatan publik diperlakukan sebagai alat pengembalian modal.
Korupsi Politik Semakin Sulit Dihindari
Pada akhirnya, rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan karena kebijakan negara lebih berpihak kepada pemodal daripada kepentingan publik.
Hilangnya Oposisi yang Sehat
Dalam pandangan Feri Amsari, demokrasi membutuhkan keberadaan oposisi yang kuat. Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Ketika hampir semua partai bergabung dengan pemerintah, maka:
- Fungsi pengawasan melemah.
- Kebijakan pemerintah minim koreksi.
- Parlemen kehilangan daya kritis.
Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan keseragaman, melainkan keseimbangan antara pemerintah dan oposisi.
Hukum Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan
Feri Amsari berkali-kali mengingatkan bahwa hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan dijadikan alat untuk membungkam kritik politik. Menurutnya, negara yang sehat adalah negara yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan berpotensi berkembang menjadi otoritarianisme.
Pemilu yang Berkualitas Melahirkan Pemerintahan yang Berkualitas
Feri Amsari pernah menyatakan bahwa “pemilu yang curang akan melahirkan ketatanegaraan yang curang”.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas pemerintahan sangat bergantung pada kualitas proses demokrasi. Oleh karena itu, partai politik harus:
- Menjunjung integritas pemilu.
- Menghindari politik uang.
- Mengedepankan etika politik.
- Menghormati konstitusi.
Membangun Demokrasi yang Kuat dan Sehat
Berangkat dari berbagai kritik tersebut, sesungguhnya Feri Amsari sedang mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan reformasi partai politik. Demokrasi Indonesia memerlukan partai yang:
- Demokratis.
Kepemimpinan dibangun melalui sistem yang terbuka dan meritokratis. - Profesional.
Partai dikelola secara modern dan akuntabel. - Berbasis Ideologi dan Gagasan.
Persaingan politik tidak semata-mata berdasarkan figur dan kekuatan modal. - Menjunjung Etika Politikm
Kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan sebagai sarana memperkaya diri. - Menjadi Sarana Pendidikan Politik.
Partai hadir untuk mencerdaskan masyarakat dan menyiapkan kader pemimpin bangsa.
Penutup
Bagi Feri Amsari, persoalan demokrasi Indonesia bukan karena demokrasi itu sendiri, melainkan karena institusi yang menopangnya belum sepenuhnya sehat. Partai politik adalah jantung demokrasi. Jika jantungnya bermasalah, maka seluruh sistem pemerintahan akan ikut terganggu.
Karena itu, membangun good government harus dimulai dari membangun good political parties. Partai yang demokratis akan melahirkan parlemen yang kuat, parlemen yang kuat akan menghasilkan pengawasan yang efektif, dan pengawasan yang efektif akan melahirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagaimana semangat kritik yang disampaikan Feri Amsari, tujuan akhir demokrasi bukan sekadar memenangkan kekuasaan, melainkan menghadirkan negara yang adil, pemerintahan yang baik (good governance), serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh: Dr. Yusriadi, S.E., M.M (Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai DPW PKS Provinsi Riau)
DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau