Pekanbaru – Anggota DPRD Riau Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Abdul Kasim, SH mengucapkan selamat atas terpilihnya Datuk Seri Syahril Abu Bakar sebagai ketua Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau dan T Rusli Ahmad sebagai Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau, Masa Khidmat 2022-2027 pada Musyawarah Besar (Mubes) VIII LAM Riau di Balai Adat Melayu Kota Dumai, Rabu (20/4/2022).
“Saya H. Abdul Kasim, SH mengucapkan selamat dan tahniah kepada Datuk Sri Syahril Abu Bakar dan Datuk Rusli Ahmad sebagai Ketua LAMR, yang terpilih secara aklamasi pada saat mubes Vlll,” tutur Abdul Kasim (21/4/2022).
Tokoh masyarakat Kota Dumai itu mendo’akan agar amanah yang diemban oleh kedua Datuk anak jati Riau tersebut membawa Provinsi Riau semakin cemerlang, gemilang dan terbilang kedepannya.
“Harapan yang penuh kami curahkan kepada kedua Datuk ini untuk memberikan peluang bagi putra-putri anak Riau untuk dapat berdiri dan berkontribusi di kampungnya sendiri. Walaupun penduduk Riau sangat heterogen, kami yakin Datuk-datuk kami lebih bijaksana untuk merangkul semua suku ikut serta dalam membangun Provinsi Riau yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Abdul Kasim yakin dan percaya bahwa kepemimpinan Datuk Sahril dan datuk Rusli Ahmad akan membuat kebijakan kearifan lokal untuk pembangunan kampung halaman beliau yaitu Riau.
“Apalagi kita ingin menjadikan Provinsi Riau sebagai Riau the Homeland Of Melayu, jadi kita harus terus mendukung berbagai upaya yang dilakukan LAM,” pungkasnya.
Dirinya mengajaka semua elemen masyarakat untuk bersatu padu dan bergandengan tangan dalam pembangunan Provinsi Riau.
Apalagi, lanjutnya, Riau ini merupakan daerah yang kaya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pemerintah Republik Indonesia ini.
“Maka dari itu kami sebagai anak jati diri Riau, juga meminta pemerintah pusat tidak memandang sebelah mata terhadap pembangunan di Provinsi Riau, harus ada pemerataan pembangunan. Karena masih banyak Kabupaten/Kota di Riau ini memerlukan pembangunan dari pemerintah pusat, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya,” tutupnya menegaskan.