DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau banyak menemukan masalah dalam penggunaan APBD tahun 2021. Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta agar melaporkan problem atau temuan secara berkala.
Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Adam Syafaat mengatakan beberapa persoalan tersebut seperti minimnya realisasi anggaran di tiga rumah sakit. Seperti RSUD Arifin Achmad, Petala Bumi dan RSJ Tampan.
Selain itu, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu menggunakan anggaran yang sudah direncanakan. Seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang hanya mampu merealisasikan 0,4 persen dari total anggaran lebih kurang Rp700 miliar.
“Pemprov Riau harus serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti semua catatan penting yang telah disampaikan. Sehingga pelaksanaan tahun anggaran akan datang lebih baik dari tahun 2021,” kata Adam, Rabu (3/8/2022).
DPRD juga meminta agar secara berkala, Pemprov Riau melaporkan posisi hasil temuan ke BPK RI dan aparat fungsional pemerintahan serta kepada DPRD Riau untuk mengetahui sejauh mana Pemprov mematuhi atas tindaklanjut hasil temuan.
“Beberapa OPD tidak capai target. Agar mengevaluasi pejabat dan OPD yang bersangkutan agar lebih termotivasi, teliti dan berkomitmen menyampaikan target sesuai apa yang telah diperjanjikan,” tegasnya.
