BBM Subsidi Naik, Anggota DPR RI: Bukti Pemerintah tidak Pro Wong Cilik

Anggota DPR RI, Chairul Anwar
Jakarta (06/09/2022), Anggota DPR RI dari dapil Riau 1 dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu akan menambah beban hidup rakyat terutama masyarakat golongan bawah yang  paling merasakan dampak kenaikan BBM. “Langkah Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang sangat disayangkan yang akan berdampak besar terutama kepada wong cilik, para petani, nelayan, buruh, pedagang, pengemudi ojek, ibu-ibu, semuanya pasti terdampak paling besar terhadap kenaikan BBM ini,” ungkap Chairul di Gedung Parlemen (Selasa,06/09/2022).

Chairul menambahkan dampak kenaikan BBM akan menambah penderitaan rakyat kecil dan akan menambah jumlah orang miskin serta daya beli masyarakat pasti akan menurun dengan tingginya nilai inflasi. “Daya beli masyarkat kecil akan menurun, harga-harga akan naik, pendapatan buruh yang selama ini hampir tidak naik akan menyebabkan bertambahnya masyarkat miskin. Perkiraan inflasi akan mencapai lebih dari 7 % bahkan lebih. Apakah ini tidak difikirkan oleh pemerintah yang selama ini mengusung jargon pro wong cilik? Jangan-jangan slogan itu hanya sekedar slogan tanpa diikuti dengan kebijakan yang pro wong cilik,”tegas politisi asal Riau.

Selain itu Chairul juga mengungkapkan, program Bansos dan Bantuan Langsung Tunai tidak akan mengurangi penderitaan rakyat, bahkan hal tersebut menurut beberapa pakar ekonomi akan menambah jumlah rakyat miskin menjadi sekitar 10,5% dan jangka waktu BLT hanya beberapa bulan sedangkan kenaikan harga kebutuhan akan selamanya terjadi belum lagi jika dilihat jumlah rakyat yang mendapatkan Bansos tidak sebanding dengan jumlah rakyat yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi. “Program Bansos dan BLT tidak akan mampu mengurangi penderitaan rakyat, harga-harga naik tidak sebanding dengan BLT yang diberikan pemerintah, apalagi BLT hanya bersifat sementara. Ibarat obat BLT ini cuma penghilang sakit sementara, tapi penyakitnya tidak diobati. Dari segi jumlah rakyat yang diberikan bansos juga sangat kecil dibandingkan dengan rakyat terdampak kebijakan tersebut. Kami di Fraksi PKS DPR RI dengan tegas mendesak kepada pemerintah agar mencabut kebijakan menaikkan BBM bersubsidi, jangan karena kepentingan rakyat kecil meraka tidak diperhatikan, disisi lain untuk biaya Kereta cepat Jakarta-Bandung, Proyek IKN, Penambahan Modal BUMN dan lainnya pemerintah malah mengeluarkan biaya yang besar untuk program yang tidak ada hubungannya dengan wong cilik,” tutup Chairul.

Baca Juga

PKS Kembali Lantik 53 Anggota Dewan Pakar, Mayoritas Purnawirawan TNI-Polri

Jakarta — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu melantik 53 anggota Dewan Pakar baru …