DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Pemerintah baru saja membuat keputusan paling sensitif di bulan September 2022 ini. Menaikkan harga BBM bersubsidi dengan angka yang sangat signifikan. Alasannya ya begitu, subsidi yang tidak tepat sasaran. BBM bersubsidi yang dinikmati lebih dari 60 persen orang mampu di negeri ini.
Ya, sebagai solusinya subsidi dicabut lalu dialihkan dalam bentuk bantuan langsung. Begitu alasan dan sikap pemerintah. Belum selesai kekecewaan rakyat atas penggunaan aplikasi MyPertamina yang merepotkan, ditambah lagi dengan kebijakan sepihak pemerintah yang membebani rakyat.
Kenapa Rakyat Heboh dengan Kenaikan BBM?
Sebenarnya kalau persoalannya hanya harga pertalite yang beralih dari angka Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter atau solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan juga pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, masyarakat masih bisa diminta untuk berhemat BBM.
Kampanye transportasi sepeda atau membiasakan diri memakai transportasi umum. Tapi masalahnya kan tidak sesederhana itu. Dampak yang lebih luas terjadi di tengah masyarakat akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Mula-mula angka tarif transportasi umum yang meningkat rata-rata hampir mencapai angka 50 persen dari harga awal. Transportasi darat dan laut rata-rata mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan tersebut. Sedangkan untuk transportasi udara sendiri kita sudah mafhum, tiket pesawat masih di harga gila-gilaan.
Dampak selanjutnya meluas di tengah pasar. Informasi dari akun berita @infopku menyebutkan terjadi kenaikan harga bahan-bahan pokok yang cukup meroket di sejumlah pasar tradisional Pekanbaru. Kondisi ini tentunya juga terjadi di daerah lain yang mengalami dampak serupa.
Bisa dibilang BBM adalah kuncinya. Ketika BBM langka, BBM mahal, maka dampaknya akan meluas. Harga gorengan yang semula seribuan pun naik dua kali lipat. Kenaikan yang terjadi sebelumnya pasca kelangkaan minyak goreng bersambung dengan kenaikan harga BBM yang sangat signifikan.
Apa-apa bakalan naik dan yang logikanya nggak berhubungan dengan BBM pun bisa naik. Sedangkan gaji dan penghasilan masyarakat ekonomi bawah tidak ada kenaikan. Sudah pasti kesulitan hidup akan bertambah. Parahnya lagi, harga yang sudah naik tersebut nggak akan pernah turun lagi.
Bantuan Langsung Tunai Cukup Buat Apa?
Setelah mencairkan bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu apakah masalahnya dianggap selesai oleh pemerintah?
Hal yang dipertanyakan rakyat adalah, apakah sudah pasti penyaluran BLT tersebut juga tepat sasaran? Apakah sudah pasti penyaluran BLT tersebut bebas dari risiko korupsi? Sampai kapan pemerintah bisa menyalurkan BLT tersebut? Sesudahnya sudah pasti rakyat yang akan tercekik dengan harga-harga yang tak akan pernah turun lagi.
Apakah dana Rp 600 ribu itu cukup untuk mengurangi kenaikan semua harga-harga barang di tengah masyarakat? Jadi sebenarnya bantuan langsung tunai dari pemerintah tersebut cukup buat apa? Memberikan subsidi BBM jauh lebih besar manfaatnya ketimbang dana yang masih penuh tanda tanya.
Hati-Hati yang Tidak Hati-Hati
Beberapa hari sebelum pengumuman kenaikan harga BBM terjadi, Presiden Jokowi memperingatkan agar pemerintah mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan BBM yang sebelumnya telah disampaikan isunya oleh Menteri Luhut. Luhut sendiri menyebutkan jika keputusan kenaikan harga tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.
Apakah kebijakan yang muncul ini sudah termasuk hati-hati? Hati-hati yang sama sekali tidak merasakan bagaimana hati masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut.
Di tengah harga minyak mentah dunia yang terus menurun. Di tengah isu yang disampaikan Menteri Sandiaga Uno tentang rencana pemerintah membeli minyak mentah asal Rusia dengan harga yang 30 persen lebih murah dari minyak dunia, pemerintah malah membuat kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan rakyat yang menangis merasakan dampak kenaikan BBM tersebut.
Pada rapat paripurna DPR RI sendiri, terlihat bagaimana para wakil rakyat kompak bungkam suara terkait kebijakan pemerintah tersebut. Hanya satu partai oposisi yang berani menolak kebijakan pemerintah tersebut, Partai Keadilan Sejahtera.
Hal yang jadi pertanyaan rakyat adalah, apa benar anggota DPR yang terhormat di parlemen itu sudah menjadi wakil rakyat? Rakyat Anda sedang menjerit, Bung.
Orang yang memilih Anda di tahun 2019 lalu sedang menderita. Lalu di mana Anda sekarang? Di saat ribuan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, di manakah Anda yang katanya wakil rakyat?
Mengharapkan Pemimpin yang Berempati
Dalih beban APBN yang besar akibat subsidi BBM jadi alasan mencabut subsidi tersebut. Artinya, beban APBN pemerintah diserahkan kepada rakyatnya.
Rakyat ini sudah capek. Bayar pajak setiap waktu, beli BBM tak pernah hutang, bayar listrik tak bisa nunggak, semuanya dilakukan secara cash di tengah sulitnya beban ekonomi. Tapi masih saja harus menanggung beban APBN dari pemerintah.
Dimanakah empati pemerintah pada rakyatnya?
Pemimpin kita terlahir dari keluarga kaya yang tak pernah merasakan antre BBM bersubsidi, tak pernah merasakan belanja di pasar tradisional dengan harga-harga yang mahal, tak pernah merasakan sulitnya mencari uang untuk hidup. Ya, jadi mereka memang tak mengerti segala penderitaan rakyatnya.
Sekarang ini rakyat cuma bisa berharap, entah akan jadi nyata atau tidak memiliki pemimpin yang punya empati. Pun inilah momen masyarakat harus cerdas, siapa yang harus mereka pilih ke depannya sebagai orang yang mewakili mereka. Semoga kita semua bisa lebih cerdas ke depannya memilih para pemangku kebijakan di negeri ini. Setidaknya, mereka yang terpilih tidak menzalimi kehidupan kita sebagai rakyatnya.
Nafiah al-Marab
