DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – “Indonesia semakin tidak baik-baik saja”. Mungkin kata itu yang dapat menggambarkan keadaan negeri ini. Bagaimana tidak, berbagai persoalan silih berganti tiada henti menerpa bangsa ini. Begitu banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat terus merangkak naik dan susah didapatkan, seperti bahan bakar solar dan minyak goreng.
Meroketnya harga minyak goreng menjadi persoalan serius, bukan hanya mahal, tapi juga langka. Ironi negeri ini semakin miris dengan antrian panjang emak-emak untuk mendapatkan minyak goreng, bahkan sampai rebutan. Padahal Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit (CPO) terbesar, salah satunya Provinsi Riau.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk segera mengendalikan pasokan minyak goreng. Dirinya meminta Dinas tersebut melakukan operasi pasar, agar harga stabil dan terjangkau.
“Masyarakat ekonominya sedang susah, kini tambah susah karena kebutuhan pokok langka,” pungkas Aleg PKS Dapil Siak – Pelalawan tersebut.
“Apalagi Ramadhan kurang dari satu bulan dan persoalan minyak goreng ini belum selesai. Kita tidak ingin hal ini terjadi di bulan yang sangat mulia. Kita merasakan betul perjuangan emak-emak harus rela antri mengular, di beberapa tempat harus sampai berebutan demi mendapatkan minyak goreng,” sambung Markarius menegaskan.
Menutup keterangannya, Bendahara DPW PKS Riau tersebut kembali menegaskan agar Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau segera melakukan langkah cepat dan konkrit untuk dapat mengendalikan kebutuhan dasar masyarakat, supaya tidak ada kenaikkan, apalagi saat bulan Ramadhan. Sehingga beban hidup keluarga masyarakat Indonesia tidak semakin berat.
