Lima BUMD diminta menghadap DPRD Riau, ada apa?

Pekanbaru — Komisi III DPRD Riau akan memanggil lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara maraton untuk dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini.

“Kita ingin mengetahui sejauh mana target yang sudah dicapai, apalagi ini sudah masuk pertengahan tahun. Apa yang sudah dilakukan, target deviden, upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD),” kata Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar (24/5/2022).

Kelima BUMD yang dipanggil, ujar Markarius, yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Riau Petroleum.

“Kita evaluasi satu per satu mulai pekan ini, ada lima yang akan kita undang. Kelimanya di luar Bank Riau Kepri (BRK) yang baru saja dikonversi menjadi perbankan syariah. Kemarin, BRK sudah kita undang terlebih dahulu,” kata dia.

Dikatakan Markarius, evaluasi ini dilakukan agar perusahaan milik daerah tersebut bisa lebih produktif dan inovatif dalam mencapai target-target kerja. BUMD dituntut untuk mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nanti digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Riau.

“Yang pasti kita berharap BUMD ini produktif dan sehat, dapat menjadi sumber penghasilan bagi PAD kita, makanya kita awasi kinerja mereka,” kata politisi PKS Riau itu.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga telah mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau secara bergantian.Kini giliran DPRD Riau yang akan mengevaluasi kinerja BUMD tersebut.

Sumber: riau.antaranews.com