DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Rapat tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu ( IPMPB) Pekanbaru tanggal 10 Februari 2025 yang lalu langsung mendapatkan respon dari Anggota DPRD Provinsi Riau dapil Siak Pelalawan.
Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakanya rapat dengan Pimpinan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Kampar, Balai Wilayah Sungai Sumatera Wilayah III ( BWS) diwakili Syauqiatul Afnani R, Insan, Virdiana Yuser, Harlon Sofyan, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Provinsi Riau Harry Sandy,dan Teta Derea serta Salamudin Toha ketua IPMPB ini di aula rapat medium DPRD Provinsi Riau.
Rapat dipimpin oleh Ma’mun ketua komisi IV DPRD Provinsi Riau didampingi oleh anggota DPRD Provinsi Riau diantaranya Abdullah, Muhtarom dan Monang Pasaribu dapil Siak – Pelalawan dan Manahara Dapil Indragiri Hulu – Kuansing.
Salamudin Toha ketua IPMPB kecewa karena perwakilan PLTA Koto Kampar tidak bisa memutuskan persoalan.
“Kami sangat menyayangkan RDP yang dilaksanakan belum menemui solusi kongkrit dan PLTA Koto Kampar bukanlah orang yang kompeten dalam menjawab masalah yang terjadi dan bukan pula orang yang bisa mengambil kebijakan di saat rapat tadi.” Jelas Toha.
Sementara itu Abdullah anggota DPRD Provinsi Riau dapil Siak – Pelalawan saat dikonfirmasi mengatakan hasilnya masih mengambang.
“Terkait pencegahan belum ada solusi kongkrit dari pertemuan tadi, dari analisa BWS mengatakan banjir di Pelalawan tidak murni semua diakibatkan kiriman waduk PLTA namun juga ada faktor kiriman dari Sungai Kampar Kiri, penanaman sawit di daerah aliran sungai (DAS), dan aktifitas penambangan ilegal, dan mereka berusaha dalam pencegahan namun bicara angka dinas PUPR mengalami pemangkasan dari pemerintah cukup besar, disisi PLTA kontribusi untuk masyarakat masih untuk ring satu sekitar PLTA belum sampai ke Pelalawan saya harapkan persoalan ini akan di jadwalkan ulang lagi, dan pihak BWS III bisa membawa analisa yang kongkrit sebenarnya darimana banjir di KM 83 berasal” Terang Abdullah.
Lanjut Abdullah, terkait wacana pembangunan jembatan Fly Over atau meninggikan badan jalan di KM 83 masih dalam kajian karena akan membutuhkan biaya yang besar.
“Terkait wacana pembangunan jembatan fly over dititik banjir KM 83 desa Kemang itu biayanya sangat besar apalagi ada wacana akan dibangun jalan tol Pekanbaru – Jambi dan saat ditanyakan realisasi jalan tol pihak dari PUPR tidak bisa menjawab” Tutup Abdullah.
Terakhir Abdullah juga menyatakan bahwa persoalan ini bisa saja dibawa ke DPR RI bahkan Presiden Prabowo Subianto..
“Saya minta jawaban yang kongkrit berapa persen sebenarnya dampak PLTA terhadap kejadian banjir di Pelalawan kita buka bukaan saja datanya jangan hanya duga menduga, dan saya harap libatkan kami dalam tim yang dibentuk ketika debit air tinggi undang kami biar kita carikan solusi bersama, dan saya juga bisa sampaikan persoalan ini ke DPR RI ataupun Presiden melalui jalur partai masing masing” Tutup Abdullah.
Sumber: hariansuluh.com
