Agar Riau Berdaya Dalam Persaingan

Tanggal 9 Agustus masyarakat Riau memperingati hari jadi Provinsi Riau ke 64. Momen HUT kali ini masih dirudung suasana pandemi sehingga perayaan lagi-lagi tak bisa digelar semarak. Meski begitu, dalam musibah yang tengah melanda yang tak kunjung tampak ujung, lantunan do’a dan optimisme harus lebih kita gencarkan. Supaya negeri ini dapat terbebas dari bala dan dapat melewati masa sulit. Semoga pula hikmah selama pandemi dapat jadi batu loncatan menggapai masa depan lebih baik. Seperti biasa, setiap HUT Riau Pemprov Riau selalu mengusung tema, kali ini mengetengahkan tagline Riau Berdaya Saing. Pemilihan tema tersebut sangat menarik. Mengingat daya saing dalam konteks Pemerintah Daerah menuntut kecakapan memperkuat unsur dalam lingkup tanggungjawabnya demi mencapai level terbaik. Daya saing juga menuntut competitiveness. Hanya Pemda amanah dan berkinerja sungguh-sungguh saja yang mampu. Terlebih fenomena pandemi membuka tabir antar rakyat dengan pemimpin. Sehingga rakyat mengenali mana pemimpin, organisasi politik dan pihak yang benar peduli dengan rakyat dan mana yang ngaku merakyat tapi kebijakan justru menyengsarakan rakyat.

Daya saing dapat diukur dari indikator dan dirasakan oleh masyarakat. Mengenai tagline Berdaya Saing pada HUT Riau ke 64 diambil dari visi Riau pada RPJMD 2019-2024 yakni Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu). Merujuk ke sumbernya, berdaya saing dimaksud adalah kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan lingkungan hidup yang lestari. Dari penjelasan tadi tergambar jelas bahwasanya pendekatan pembangunan terintegrasi dan komprehensif dengan episentrum program dan kegiatan adalah pembangunan manusianya. Penekanan “manusia” perlu disampaikan agar pembangunan efektif. Bukan semata menggenjot fisik dengan proyek mercusuar yang menguras anggaran, namun output-nya tidak jelas. Kita bisa lihat di lapangan, tak sedikit pembangunan gedung kantor dan sejumlah sarana tapi tak berdampak langsung terhadap masyarakat. Adapula sarana sudah dibangun tapi terlantar dan tak berfungsi dengan baik karena tak berbasis kebutuhan atau tidak dibarengi upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan sarana dimaksud.

Terukur

Menyoal daya saing dengan meningkatkan kualitas SDM, tolak ukur paling riil adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari sini bisa dilihat efektivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah dan dampaknya terhadap peningkatan SDM. Secara spesifik mencakup berbagai sektor semisal derajat pendidikan masyarakat seperti harapan lama sekolah, derajat kesehatan masyarakat berupa angka harapan hidup dan lain-lain. Perlu diketahui untuk tahun yang sudah berjalan, nilai IPM Riau tahun 2020 turun 0,29 poin (0,40 persen) dibanding tahun 2019. Penurunan bukan pertanda baik bagi daya saing daerah. Meski 2020 terjadi pandemi, namun tak bisa sepenuhnya jadi dalih. Toh beberapa provinsi tetangga nilai IPM-nya ada yang meningkat. Jadi, refleksi lebih baik daripada mencari pembelaan diri. Apalagi berkaca dari jumlah belanja daerah dan realisasi anggaran beberapa tahun belakangan tak sesuai dengan target RPJMD 2019-2024. Akibatnya pembangunan di Provinsi Riau terancam mengalami ketertinggalan. Pastinya ada kegiatan yang tak berjalan sesuai rencana. Belum lagi bicara fokus anggaran. Contoh sektor pendidikan, masih banyak bangunan sekolah dalam kondisi yang tidak baik atau rusak dan keterbatasan ruangan yang menyebabkan jumlah siswa dalam satu ruang kelas melebihi Standar Pelayanan Minimal. Di sektor kesehatan, belum meratanya akses dan ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan menjadi momok penanganan kesehatan selama pandemi. Begitupula kondisi saluran irigasi di kabupaten/kota masih banyak dalam kondisi rusak. Jangan lupa yang paling ketara seperti kondisi jalan, jembatan dan sarana penghubung lainnya.

Distribusi dan Konsolidasi

Mustahil bicara daya saing jika masyarakat masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana mendasar. Karena ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud berkorelasi erat dengan upaya mewujudkan pembangunan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana disampaikan dalam misi RPJMD Provinsi Riau, yang meliputi penurunan kesenjangan pendapatan, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Mengacu kepada blueprint dan problematika di atas, sebenarnya sudah secara gambling terpampang langkah yang perlu ditempuh. Tinggal sekarang itikad baik dan konsistensi. Faktor penentu untuk meningkatkan daya saing adalah stabilitas makro, institusi pemerintah dan SDM. Perihal institusi pemerintah, komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai kuasa pengguna anggaran tentunya paling dinanti dan menjadi penentu.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, selaku perpanjangan tangan di tingkat daerah, Pemprov mesti mengonsolidasikan potensi yang ada dan mendistribusikan pembangunan ke kabupaten/kota. Daya saing Riau tidak akan terwujud jika pembangunan masih terkonsentrasi di beberapa wilayah. Ketimpangan daya saing dalam satu daerah justru akan menyumbang ketimpangan ekonomi bagi daerah secara keseluruhan. Sehingga laju kenaikan pendapatan kelompok menengah atas lebih cepat daripada menengah bawah; perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan dan rentetan permasalahan selanjutnya. Pada akhirnya, ketimpangan pendapatan menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi Riau. Adapun perihal konsolidasi potensi, tanggungjawab meningkatkan daya saing daerah tentu tak bisa sepenuhnya di-handle Pemprov. Ada ruang untuk memberdayakan modal sosial yang ada. Semisal pendidikan, banyak elemen masyarakat berkontribusi melalui pendidikan non-formal bagi warga dan berbagai kontribusi positif lainnya. Namun potensi kebaikan tersebut ibarat lidi yang akan berdaya manfaat besar apabila dapat disatukan.

SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU