DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Komisi IV DPRD Pekanbaru melakukan kunjungan lapangan (kunlap) ke Pasar Induk Pekanbaru Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, akhir pekan kemarin.
Ada sejumlah anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru dan Sekretaris Komisi Rois, didampingi juga staf sekwan datang dalam kunlap
tersebut.
Rois Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru mengatakan, kunlap tersebut menindaklanjuti beberapa keluhan warga terkait pembangunan Pasar Induk Pekanbaru yang dibangun PT ARB dalam bentuk kerjasama Build-Operate-Transfer (BOT) antara Pemko Pekanbaru dengan perjanjian selama 30 tahun itu.
Dari kunjungan tersebut katanya, ada beberapa kejanggalan ditemui dari kunlap itu seperti tidak adanya pembangunan drainase antara batas kawasan pasar dengan jalan, terutama jalan pemukiman warga.
Kata Rois, ada sekitar tiga hektare lahan pasar tersebut, namun di sekelilingnya tidak dibuat drainase, sehingga setiap kali hujan, air dampak dari pebangunan itu tumpah ke jalan yang dilalui warga.
Dalam gambar pasar yang menjadi acuan perencanaan pembangunan pasar itu katanya lagi, kios dibangun pengelola berjejer membelakangi jalan warga dan tidak ada space kosong.
“Karena ini gambar, tentu akan mengacu ke situ. Dan jika pasar itu dibangun sesuai gambar, maka akan berdampak negatif pada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sebelum terlanjur selesai, gambar juga perlu direvisi, bukan seperti sekarang, kios nempel ke dinding jalan, tidak ada batas. Sedangkan akibat timbunan saat ini lebih 1 meter, akibatnya air tumpah ke jalan.
“Boleh jadi ketika sudah dicor air tidak merembes lagi. Tapi menjelang dicor jalan sudah hancur. Apa mampu dan maunl investor membangun jalan? Sementara buat drainase saja sepertinya nggak bisa”, katanya.
Solusinya seharusnya dibuatkan drainase, sehingga air tidak tumpah dan pagar yg tinggi sehingga mengurangi polusi nantin nya.
Rois menai, melihat kondisi di lapangan terkait pembangunan pasar ini, pihak Pemko Pekanbaru lemah dalam pengawasan pembangunan pasar induk tersebut.
Bahkan mungkin turun ke lapangan tapi tidak dievaluasi, atau mungkin tidak turun melihat kondisi ini. “Saya pikir, membangun pasar bagus, tapi dampak pada masyarakat harus dipikirkan, Terutam soal lingkungannya, ini apa konpensasi ke masyarakat kalau begini,” katanya.
Ia menegaskan, jika tidak ada perbaikan dan drainase tidak dibangun, stop saja pembangunan pasar tersebut. “Dibangun drainase atau stop pembangunannya” kata Rois.
Rencanananya kata Rois, pekan depan Komisi IV memanggil hearing dengan pihak Pengembang atau investor pasar itu, PUPR, DLHK dan DPM PTSP.
Sementara itu, saat kunlap ke pasar tersebut, pengelola pasar tidak ada di tempat. Yang ada pengawas.
Menurur pengawas, tidak mencukupi lahan untuk pembangunan drainase. “Kalau dibuat drainase lahan tidak cukup tiga hektar, kalau cukup tiga hektar tidak memenuhi syarat sebagai pasar induk,” katanya. (prt)
Sumber: Suluh Riau
