Perjuangkan Masyarakat, Abdul Kasim Minta Permasalahan Lahan Konsesi Dijadikan Rekomendasi LKPJ Gubernur Riau

Abdul Kasim (baju putih) foto bersama Gubernur Riau Syamsuar (dua dari kiri) seusai rapat paripurna di DPRD Riau

Pekanbaru – Pada 19 Mei 2022 DPRD Provinsi Riau menggelar Sidang Paripurna tentang pengesahan Bank Riau Kepri Syariah dan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2021, sekaligus persetujuan dewan dan sambutan kepala daerah di ruang rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS H. Abdul Kasim, SH menyampaikan intrupsi kepada pimpinan terkait persoalan lahan konsesi 100 meter kiri-kanan di sepanjang jalan lintas Pekanbaru – Dumai.

Intrupsi tersebut dilakukan Abdul Kasim pada saat pimpinan meminta persetujuan apakah LKPJ dapat diterima oleh anggota DPRD provinsi Riau. Abdul Kasim meminta agar persoalan lahan konsesi dijadikan salah satu rekomendasi LKPJ Gubernur Riau.

Sebagai perwakilan masyarakat, pria kelahiran Bagan Besar Dumai itu juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubri yang telah merespon dan menyampaikan surat ke deputi 4 bagian Tata Ruang Kementerian pusat.

Namun sampai saat ini masalah tersebut belum terselesaikan. Dirinya mengungkapkan ada kurang lebih 2.000 sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat tidak berfungsi, karena dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga mengancam perekonomian masyarakat.

“Kita melihat sertifikat tanah itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Karena bisa digunakan sebagai agunan di Bank untuk modal membuka usaha. Namun sekarang masyarakat sangat gelisah atas surat edaran dari BPN,” pungkasnya.

“Maka dari itu, persoalan lahan konsesi ini menjadi salah satu rekomendasi LKPJ, dan diterima oleh pimpinan sebagai resume sidang paripurna. Serta meminta kepada Gubernur Riau untuk dapat menuntaskan secepat mungkin persoalan persengketaan kawasan masyarakat di jalan Dumai-Pekanbaru. Terimakasih,” tutup Abdul Kasim.

Baca Juga

Komisi II DPRD Riau Soroti Empat Masalah di UPT KPH Mandau

Duri – Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan Kunjungan Insidentil (Kuntil) ke Unit Pelaksana Teknis …