Bangkinang – Anggota DPR RI Dapil Riau 2,Syahrul Aidi Maazat Lc MA memboyong seluruh Kepala Balai Kementerian wilayah Riau yang dibawah kemitraan Komisi V DPR RI. Dia ingin adanya sinkronisasi program antara Pemkab Kampar dan Kementrian ke depannya.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (18/2/2021) di ruang Bupati Kampar itu dihadiri oleh anggota DPD RI Ghazali Lc, kepala balai diantara Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau (BPPW Riau), Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera III, Kepala Balai Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Kepala Balai Perhubungan Darat dan Balai Pelatihan Masyarakat Sumbagut. Selain itu, Bupati Kampar H Catur Sugeng didampingi oleh para kepala OPD dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Syahrul Aidi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatifnya mempertemukan seluruh kepala balai tersebut dengan Bupati Kampar beserta jajarannya. Output yang ingin dia harapkan adalah adanya sinkronisasi program agar tidak ada tumpang tindih atau dokumen administratif yang tidak lengkap.
“Saya ingin kita duduk bersama. Menyinkronkan rencana dan program agar saling dukung mendukung. Jika apa yang hendak dikerjakan oleh balai kementerian itu diketahui oleh OPD terkait. Sehingga mereka dapat mempersiapkan hal teknis ke depannya. Untuk itu pada saat Kunjungan Kerja saya selaku anggota DPR RI ini saya kumpulkan semuanya.” kata Syahrul Aidi.
Pada awalnya, Syahrul Aidi mempersilahkan Kepala BPPW Riau Ichwanul Ihsan untuk menyampaikan perencanaan program yang akan diperuntukkan untuk Kabupaten Kampar. Ichwanul Ihsan menyampaikan banyaknya peningkatan program yang diterima oleh BPPW Riau tiap tahunnya semenjak Syahrul Aidi dudukdi Komisi V. Program tersebut didistribusikan di seluruh kabupaten di Dapil 2 sebagai wilayah konstituen Syahrul Aidi. Bahkan ada beberapa program di wilayah Dapil Riau 1 (Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Dumai, Rohil dan Kepulauan Meranti) yang turut Syahrul Aidi bantu perjuangkan.
Program BPPW yang diperuntukkan untuk Kabupaten Kampar diantaranya adalah Pembangunan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk 10 kecamatan, kemudai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebanyak 4 titik. TPS3R 11 lokasi. Pendampingan dan Ranperda Air Limbah. Jaringan Perpipaan.
Kemudian ada juga penataan kawasan kumuh Kecamatan Bangkinang Kota. Namun ada juga ada beberapa kendala dalam penyusunan program yaitu pembangunan sektor infrastruktur lembaga pendidikan yang masih bermasalah secara administrasi.
” BOP surat dinas dari bupati. Dari 122 sekolah yang diusulkan, ada 35 SMP dan sisanya SD. Ada yang tidak sesuai antara usulan yang format dari balai. Ada yang muncul 2 kali. Tidak melampirkan surat pernyataan tidak diakomodir di DAK. Dokumentasi sekolah tidak lengkap yaitu 26 sekolah. Foto yang sama, padahal sekolahnya beda. Kemudian ada juga TPA Regional yang masih diperdebatkan antara Pekanbaru dan Kampar. Untuk itu kita minta Pemkab Kampar segera melengkapi agar program ini segera kita jalankan pada tahun 2021″ pinta Ichwanul Ihsan.
Setelah Ichwanul Ihsan, dilanjutkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN, Yuliansyah. Yuliansyah menyampaikan bahwa jalan nasional yang ada di Kabupaten Kampar meliputi 161 kilometer. Terdiri dari 5 ruas jalan. Kondisi saat ini adalah 18 persen rusak ringan. 1 persen rusak berat. 21 persen baik.
“Sedangkan jembatan nasional yaitu 84 unit dengan panjang 3.291 meter. Secara umum kondisinya adalah 69 persen baik. 23 persen cukup baik yaitu 1 unit. Dan 8 Persen yaitu 7 unit jembatan rusak.” terang Yuliansyah.
Pada tahun anggaran 2021 kegiatan BPJN yaitu melanjutkan pembangunan highway Pekanbaru-Bangkinang, Pembangunan Jembatan gantung di desa Tanjung Belit. Jembatan Sungai Liki. Semua itu bernilai 151,2 milyar.
“Sedangkan dana rutin untuk perawatan jalan yaitu senilai 14,28 milyar untuk perbaikan jalan nasional sepanjang 94 kilometer. Minor mayor running run-nya senilai 128 milyar.’ terang Yuliansyah.
BPJN juga telah mengusulkan pada tahun anggaran 2021 yaitu perbaikan jalan Pekanbaru-Muara Lembu senilai 248 milyar. Batas Kampar-Bangkinang senilai 46 milyar. Bangkinang-Batas Sumbar senilai 121 milyar.
Berita gembiranya juga, BPJN tahun ini juga meningkatkan pembelian karet rakyat dari petani di Riau. Tahun ini meningkat menjadi 10 milyar dengan target karet rakyat mencapai 44 ton. Program CPMH 2 milyar (28 ton). Totalnya adalah 12,5 milyar.
“Kita juga akan melakukan pilot project penggunaan aspal karet sepanjang 1,9 kilometer” tutur optimis Yuliansyah.
Selanjutnya Kepala Balai Perumahan Wilayah Riau Zubaidi melanjutkan bahwa Program yang ada di balai yang dia pimpin yang dialokasikan untuk Kampar yaitu bedah rumah dalam program BSPS untuk 750 unit rumah senilai 15 milyar. Pembangunan Rumah susun di Pondok Pesantren Syeikh Burhanuddin Husin Kuntu senilai 6 milyar. Kemudian ada juga pembangunan Rusun Bangkikang. Rusun Pesantren al Fatah. PSU untuk 224 perumahan. Catatan dari Zubaidi menyampaikan untuk program BSPS, berdasarkan aspirasi Syahrul Aidi yaitu 1.500 rumah yang tersebar di Riau.
Kepala BWSS III Riau, Syahril, melanjutkan bahwa berkat perjuangan Syahrul Aidi juga, kegiatan di BWSS III Riau meningkat dari tahun dan periode sebelumnya. Ada beberapa program yang diperjuangkan Syahrul Aidi yaitu Irigasi Rawa, Embung, P3TGAI dan perencanaan turab beberapa titik di Sungai Kampar.
Perwakilan dari BPTD Wilayah IV menyampaikan bahwa anggaran tahun 2021 mereka akan membangun kembali Terminal A Bangkinang dalam bentuk rehab berat. Kajian pembentukan terminal barang.
Setelah semua balai menyampaikan pembangunan 2021 dan usulan pembangunan 2022, Syahrul Aidi membuka sesi dialog dengan para peserta. Aliman Makmur selaku Kepala Dinas DLHK Kampar mempertanyakan tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah kawasan PLTA Koto Panjang. Apakah kawasan itu sepenuhnya dikelola oleh PLN atau BWSS III Riau. Sebab sudah banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kawasan PLTA Koto Panjang tersebut selama ini.
Bupati Kampar dalam sambutannya menyampaikan bahwa dia mengapresiasi langkah Syahrul Aidi mengundang seluruh balai-balai di bawah kemitraan komisi V di Riau. Menurutnya belum pernah seperti ini sebelumnya. Dia menyebut Syahrul Aidi sebagai motor penggerak yang akan memberikan dampak strategis bagi daerah.
“Terus dilanjutkan.” kata Catur Sugeng.
Dia berjanji, Pemkab Kampar akan segera menyiapkan bahan, perencanaan, dan DED yang dibutuhkan oleh balai kementerian. Bupati Kampar juga menyampaikan beberapa usulan pembangunan sebagai masukan balai ke depannya.