DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau komisi V dr. Hj. Arnita Sari berkesempatan memaparkan masalah kesehatan dan Isu Strategis Pembangunan Kesehatan Riau 2022. Hal itu ia sampaikan saat didaulat menjadi narasumber di Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Ruang rapat Pauh Janggih Kediaman Gubernur Riau, Kamis (18/2/2021).
Turut hadir pada kesempatan tersebut sebagai Narasumber, Bappedalitbang Ir. Tien Mustina, Kadis Kesehatan Prov Riau Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM, Dirut RS ARifin Ahmad dr. H. Nuzelly Husnedi, Dirut RS Petala Bumi HJ. Sumiarti dan Dirut RS Jiwa Pekanbaru dr Haznelli Juita, MM. Acara ini juga dihadiri OPD terkait, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Anak, PKK Provinsi Riau, ketua Organisasi Profesi Kesehatan, BPOM, RS Provinsi, Kab/Kota dan Kadiskes kab/Kota se-prov Riau serta LSM bidang Kesehatan.
“Sebelum kita merancang isu strategis pembangunan kesehatan di tahun 2022, maka sebaiknya kita harus melihat dan berasas dari permasalahan-permasalah kesehatan yang ada selama ini,” kata Arnita Sari, saat membuka pemaparan materinya.
Arnita Sari menyebut bahwa dirinya melihat ada beberapa permasalahan pada sistem bidang kesehatan masyarakat, antara lain; (1). Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar, (2). Masih adanya kasus gizi kurang/lebih di wilayah Kota Pekanbaru, (3). Belum terlaksananya konsep pelayanan Continum Life of Care secara maksimal untuk pencapaian SPM Bidang Kesehatan, (4). Belum adanya tenaga yang mempunyai sertifikat jabatan fungsional kesehatan kerja, (6). Jumlah petugas sanitarian yang masih kurang, (7). Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terpadu dalam penanganan limbah medis dan non medis di sarana kesehatan dan masyarakat, (8). Masih banyaknya antrian layanan kesehatan di RSU Rujukan Arifin Ahmad. Untuk Antrian Layanan yg panjang, diperlukan regulasi untuk penambahan SDM Tenaga Medis dibidang Layanan yg dibutuhkan, (9). Masih rendahnya serapan anggaran pembiayaan Bantuan Iuran untuk masyarakat tidak mampu karena masalah Data Sosial yang tidak lengkap dari Kab/Kota, (10). Perhatian insentif kepada tenaga medis dan non medis dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan.
“Pertama yang kita bicarakan adalah Promotif dan Preventif, ini yang paling penting sebenarnya, Sosialisasi tentang Hidup Sehat (PHBS) belum masif dan menarik. Kita tidak akan sanggup menanggulangi pembiayaan orang sakit dalam jumlah yang banyak, karena biaya kuratif dan rehabilitatif itu besar sekali” cetusnya.
Kita butuh kebijakan yang dapat melayani masyarakat dengan baik seluruhnya. Kita harus punya satu sistem yang terintegrasi sehingga masyarakat dari golongan manapun dapat terlayani dengan baik, terutama golongan masyarakat kurang mampu,” imbuhnya.
Maka, dilanjutkannya, kegiatan promotif dan preventif harus dikedepankan dan dikuatkan. Contohnya seperti giat Posyandu, memperhatikan Puskesmas, Polindes dan lain sebagainya. Tentu dengan memperhatikan kesehjahteraan para petugas.
Selain memaparkan permasalah pada sistem bidang kesehatan masyarakat, Arnita Sari juga mengungkapkan permasalahan utama kesehatan di masyarakat, diantaranya ialah:
(1), Masih tinggi Jumlah Kematian Ibu (AKI), Tahun 2019 sebesar 125 kasus, meningkat menjadi 129 kasus sedangkan targetnya setiap tahun terjadi terjadi penurunan.
(2). Masih tingginya Jumlah Kematian Bayi (AKB). Jumlah kematian bayi tahun 2020 (596) kasus meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 (483 kasus),
(3). Masih tingginya kasus kematian balita. Jumlah kematian balita tahun 2020 (632 kasus) meningkat cukup significan jika dibanding tahun 2019 (440 kasus).
(4). Masih tingginya persentase balita gizi buruk & stunting di Provinsi Riau (Prevalensi Gizi buruk pada balita 4,4 % sedangkan nasional 3,8; Persentase stunting 27,4% ,angka nasional 30,8% (Data Riskesdas 2018).
(5). Sampai dengan November 2020 telah ditemukan 6.833 kasus HIV, dimana 3.247 diantaranya ditemukan sudah pada stadium AIDS. Temuan HIV di Provinsi Riau saat ini sekitar 58,9% dari perkiraan estimasi, dan yang sedang dalam terapi ARV hanya 22% dari 40% yang ditargetkan.
“Semoga dengan paparan permasalahan-permasalahan ini, Pemprov Riau dalam hal ini Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Dinas-dinas terkait dapat merancang Kegiatan-kegiatan strategis untuk Pembangunan Kesehatan tahun 2022 yang Lebih Baik,” tutup politisi PKS tersebut. **
