Pekanbaru — Setelah sebelumnya pada Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tahap I dan II Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pemko Pekanbaru berencana mengubah bantuan kepada masyarakat tersebut menjadi uang tunai.
“Rencana bantuan mau dalam bentuk uang tidak masalah, namun kita (DPRD) mengingatkan bantuan tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan juga jangan sampai uang tersebut diselewengkan,” ujar Muhammad Sabarudi, anggota DPRD Kota Pekanbaru Rabu (03/06/2020).
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Pemkot Pekanbaru dalam menyalurkan bantuan tersebut harus berdasarkan data yang sudah dibuat oleh RT dan juga RW.
Selain itu, Pemkot Pekanbaru jangan pasrah karena masalah bantuan yang tidak tepat sasaran, karena hal tersebut dikhawatirkan akan memunculkan kecemburuan sosial dimata masyarakat karena pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Dan kita (DPRD) minta seandainya jadi dilakukan bantuan bentuk uang tunai, agar pendataan tersebut tidak ada unsur politis dari pihak manapun. Dan harus benar-benar data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan data dari RT dan RW,” tukasnya.
Sebagai informasi, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menyebut bantuan dalam bentuk uang tunai masih dalam tahap kajian. Ia menegaskan rencana itu baru sebatas wacana.
“Ada rencana bantuannya berupa uang tunai, namun nanti kita kaji,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).
Menurutnya, pemerintah kota sedang menggesa penyaluran bantuan pangan gelombang II bagi masyarakat terdampak covid-19. Ia mendorong agar tim yang bertugas bisa segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Ada memang kendala teknis, kita akan segera evaluasi penyaluran tersebut agar secepatnya sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut tidak menampik ada wacana mengganti bantuan dalam bentuk paket pangan menjadi uang. Ia menyebut ada wacana jumlah uang tunai bantuan mencapai Rp 250.000 untuk satu KK.
“Kalau uang tunai akan ditransfer langsung, maka kita dalam tahap kajian,” jelasnya. (*)