DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Komisi II DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau membahas Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Ruang Rapat Komisi II DPRD Riau, akhir pekan lalu.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau H. Adam Syafaat, MA didampingi Wakil Ketua Komisi II Hardi Chandra, serta anggota Komisi II yaitu Soniwati, Monang Elizer, Ginda Burnama, Sutan Sari Gunung, dan Hasby Assodiqi. Hadir juga Plt Kepala Dinas DLHK Alwamen beserta seluruh jajaran.
Plt Kepala DLHK Alwamen hadir bersama jajaran untuk memaparkan program-program yang telah direncanakan. Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah pengelolaan hutan. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan rutin Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan. Selain itu, DLHK juga akan fokus pada pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
Anggota Komisi II Hasby menyoroti permasalahan yang sering terjadi terkait aktivitas penanaman di dalam kawasan hutan korporasi. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. “Kami berharap Satgas Hutan dapat lebih proaktif turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah ini,’’ ujarnya.
‘’Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari permainan perusahaan. Jika masyarakat memiliki hak atas lahan tersebut, harus segera diselesaikan secara legal. Namun, jika tidak, harus ada kejelasan statusnya,” tambahnya.
Ketua Komisi II Adam Syafaat menekankan pentingnya program-program yang berorientasi pada masyarakat. Ia berharap DLHK dapat meningkatkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pembenihan dan pelatihan.
“Kami ingin agar DLHK dapat memperbanyak program yang dapat meningkatkan penghasilan dan keahlian masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam,” paparnya.
DLHK lanjut dia, memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan lembaga internasional untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut dia ada banyak harapan masyarakat tertuang terhadap DLHK.
“Tentunya ada banyak harapan masyarakat. Terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan sinergi yang kuat antara DLHK dengan lembaga terkait lainnya,” pintanya.
Ia menambahkan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan program-program DLHK. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta perubahan perilaku yang lebih baik.
Ia juga meminta agar DLHK melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-programnya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk program-program di masa mendatang.
“DPRD sebagai lembaga pengawas juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja DLHK secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Sumber: riaupos.jawapos.com
