DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – “Mahasiswa tidak boleh netral, mahasiswa harus berpihak, tapi berpihak kepada rakyat. Dengar apirasi dan jeritan masyarakat untuk disuarakan,” pungkas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar, S.T., M.Sc saat didaulat sebagai narasumber pada Focus Group Discusion (FGD) yang ditaja oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Akbar Riau, Senin 12 September 2022.
Di acara yang bertajuk “Membongkar Persolan Dibalik Kenaikan Harga BBM” ini Markarius Anwar menegaskan agar mahasiswa tidak apatis terhadap keresahan dan jeritan masyarakyat Indonesia, khususnya Riau. Dirinya pun mengapresiasi acara yang digelar BEM STIE Akbar Riau itu, termasuk aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikkan BBM.
“Ini acara bagus, mimbar bagi mahasiswa untuk berdiskusi mengkaji persoalan yang ada dan menghasilkan solusi. Saya apresiasi mahasiswa yang mau meluangkan waktu untuk berorganisasi, berkecimpung dengan kegiatan sosial. Ini penting untuk mempertajam pengetahuan kita dan bekal di tengah masyarakat setelah lulus kuliah,” pungkas pria yang pernah menjadi lulusan Mahasiswa Aktivis Berprestasi di Universitas Bung Hatta Padang tersebut.
Pada FGD itu, Markarius Anwar menyampaikan bahwa sikap PKS jelas, satu-satunya partai yang tegas menolak kenaikkan BBM bersubsidi.
“Sikap PKS ini bukan tiba-tiba, tapi saat wacana kenaikkan saja sudah kami tolak, bahkan saat era Presiden SBY PKS juga menolak, walau saat itu tergabung dalam kabinet,” tukas Ketua Komisi III DPRD Riau tersebut.
Dikatakannya, banyak faktor yang menjadi pertimbangan mengapa Partai PKS menolak kenaikkan harga BBM. Diantaranya ialah, saat ini harga minyak dunia turun, tapi pemerintah malah menaikkan harga BBM.
Kemudian, secara umum tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi, inflasi dari tahun ke tahun luar biasa naiknya, dan salah satu yang memicu inflasi adalah naiknya harga BBM.
“Hasil kajian kami, setiap Rp1.000 rupiah kenaikkan BBM maka akan terjadi inflasi sebesar 1,3%. Misal, sebelumnya dexlite harganya Rp9.500 hari ini naik sampai Rp17.900, kenaikkannya hampir Rp10.000, berarti ada 13% ancaman kenaikkan inflasi tahun ini. Itu satu contoh saja yang kita hitung dari BBM non subsidi, kalau kita hitung lagi dari yang subsidi berapa persen lagi kenaikkannya,” pungkasnya.
Apalagi, dua tahun rakyat terpukul pandemi, ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin sulit jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya.
“Dari itu, PKS memandang, kebijakan menaikkan BBM hari ini tidak tepat dilakukan. kemandirian ekonomi masyarakat belum stabil, sehingga efeknya terlalu besar,” imbuh Aleg Dapil Siak-Pelalawan itu.
Dampak kenaikkan BBM ini pun ia saksikan langsung di tengah-tengah masyarakat. Markarius menceritakan beberapa pekan yang lalu ia ditelpon oleh tim di Dapilnya, mengabarkan di pinggiran Sungai Siak ada beberapa keluarga yang sudah 2 hari tidak punya beras untuk dimakan, terpaksa makan ubi seadanya.
“Banyak juga keluarga yang saya temui cuma mampu makan satu kali sehari. Karena gaji kepala keluarga dari perusahaan tidak naik, sementara pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan pokok naik akibat dampak kenaikkan BBM, sehingga gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
“Kejadian seperti ini baru saya temui di periode ini, yang sebelumnya tidak pernah saya temukan. Sangat terasa dampak kenaikkan BBM ini, ekonomi masyarakat semakin sulit, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab pemerintah,,” tuturnya.
Melihat kondisi di lapangan tersebut, Markarius langsung ambil inisiatif membuat program Sembako Darurat khusus di Dapilnya.
“Memang bantuan kami tidak banyak, tapi sedikit mengurangi beban. Ibarat gunung es, yang terlihat sedikit, tapi sesungguhnya masih banyak lagi masyarakat yang mengalami nasib serupa. Semoga pemerintah bisa segera mengentaskan permasalahan ini,” lanjutnya menegaskan.
Setelah pemaparan, mahasiswa antusias bertanya kepada Ketua Komisi III DPRD Riau tersebut. Mulai terkait koordinasi DPR dengan kementerian ESDM tentang kenaikan BBM, hingga pencabutan uang pensiun Presiden, DPR, Gubernur dan Bupati/Walikota.
FGD tersebut juga menghadirkan Dosen Fakultas Ekonomi UMRI, Dr. Bakarudin, S.E., M.M sebagai narasumber. Serta dihadiri oleh Ketua Dewan Etik STIE Akbar Riau Arhipen Yapentra, S.Ag, M.M, Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Reja Anggara, Koordinator Daerah Riau BEMNUS, Nanang, dan Presiden mahasiswa STIE Akbar Riau, Firdaus.
