DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Markarius Anwar menyoroti dua hal penting yang menjadi permasalahan di Provinsi Riau, yaitu terkait Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA.
Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto, di Ruang Medium DPRD Riau (Kamis, 16/9/2021), dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
Sebelum masuk ke dalam dua permasalahan tersebut, Markarius Anwar terlebih dahulu memaparkan terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sangat menyulitkan masyarakat, bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga menimbulkan masalah ekonomi masyarakat.
“Jika kita membaca plafond ini (sambil memperlihatkan data yang dipegang), justru anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dalam recovery (baca, pemulihan) ekonomi masyarakat justru berkurang. Mulai dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, hingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,” sebut Aleg dari Dapil Pelalawan – Siak tersebut.
“Hal ini tidak mencerminkan upaya kita membantu masyarakat. Saya pikir ini perlu mendapat perhatian. Alangkah baiknya ada program khusus dalam penanganan dampak ekonomi masyarakat ini menjadi keseriusan kita,” imbuhnya.
Markarius juga mengungkapkan, bawa hal itu juga berkaitan dengan target Gubernur Riau Syamsuar pada rapat tahun lalu, tentang pemulihan ekonomi masyarakat. Namun target tersebut tidak tergambar dalam APBD perubahan.
“Maka, anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat harus dikuatkan, seperti bantuan di bidang pertanian dan sosial. Itu persoalan pertama yang harus kita tuntaskan,” cetus Alumni Universitas Bung Hatta tersebut.
Kemudian, yang kedua adalah terkait PPDB SMA. Di mana persoalan penerimaan siswa baru ini selalu terulang setiap tahunnya, seperti permasalahan zonasi. Sehingga ada calon siswa yang tidak tertampung.
Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, adanya keluhan dari wali murid yang anaknya tidak tertampung disekolah, menyampaikan bahwa anak-anaknya bisa tertampung di sekolah jika mau membayar uang meja dan kursi tambahan, untuk menambah rombongan belajar (Rombel) siswa dalam satu kelas.
“Nah, artinya jika melihat kasus ini, berarti kan ada solusi untuk mengantisipasi anak-anak- yang tidak tertampung disekolah, dengan menambah rombongan belajar setiap kelas,” kata Markarius.
Kemudian, terkait adanya pungutan uang meja dan kursi, Markarius Anwar mengusulkan agar pemerintah menganggarkannya dalam APBD, agar anak-anak bisa sekolah tanpa dipungut biaya.
“Alangkah baiknya, angka yang sebesar 117 milyar di APBD perubahan ini, salah satunya dapat menyelesaikan masalah PPDB ini,” tukasnya.
Dengan usulan tersebut, lulusan Universitas Teknologi malaysia tersebut berharap permasalahan tersebut tidak terjadi lagi di tahun berikutnya.
