Pentingnya Integrasi ke Sektor Pendidikan

Pekanbaru – Ketika menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Riau (18/10/22), Kepala Dinas meminta agar semua pihak mendukung program Riau Hijau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Program dimaksud terangkum dalam misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu: mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Riau Hijau). Kendati sudah sering digaungkan, akan tetapi kalangan masyarakat bahkan kami di lembaga DPRD Provinsi Riau tak tahu pasti sudah sejauhmana capaian program tersebut. Rupa-rupa pelaksanaan kegiatan mungkin pernah atau sering kita baca dari pemberitaan berbagai media massa. Seperti gerakan penghijauan berupa penanaman bibit tanaman di berbagai wilayah Riau oleh Pemprov atau bermitra dengan berbagai pihak.

Namun sayang belum kelihatan gebrakan inovatif dan bernilai signifikan untuk merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan hijau dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup diantaranya menurunkan emisi rumah gas rumah kaca.

Level kesuksesan program kayak Riau Hijau sangat ditentukan oleh pendekatan Pemprov Riau. Kunci agenda adalah integrasi, komprehensif dan lintas sektor. Menyasar hulu sampai hilir. Tak cukup modal seremonial, pidato dan tagline embel-embel “hijau” saja. Berangkat dari kerangka berpikir barusan, pencapaian program bagus kayak Riau Hijau harusnya dapat dipadukan dengan sektor paling mendasar yakni sektor pendidikan. Sayangnya, dunia pendidikan jarang dilibatkan atau diikutsertakan mulai fase perencanaan berikut implementasi kebijakan dan agenda pembangunan daerah. Sekolah cenderung dianggap sekedar tempat menggelar kegiatan belajar-mengajar dan sejenisnya. Padahal sekolah punya potensi dan pengaruh sangat besar. Secara angka, 27,4 persen dari keseluruhan penduduk berada di bangku sekolah (SD, SMP dan SMA). Meski mereka usia sekolah, bukan berarti dikesampingkan begitu saja. Paling utama status mereka aset dan masa depan bangsa.

Disamping itu, para siswa sedikit banyak bisa mempengaruhi atau menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan ke lingkungan, mulai keluarga hingga komunitas di lingkungan masing-masing. Maka, isu pembangunan berwawasan lingkungan diyakini lebih mengena kalau ditempuh melalui langkah strategis: lewat intervensi dunia pendidikan. Tujuannya, membentuk karakter mental siswa dan mendorong mereka lebih aktif peduli isu lingkungan sejak dini.

Terintegrasi

Bicara integrasi program daerah dengan dunia pendidikan, pendekatan Pemda DKI Jakarta layak untuk dicontoh. Sebagai informasi, Pemda DKI bulan lalu meresmikan empat sekolah sebagai pilot project penerapan konsep net zero carbon dan green building. Keempat sekolah tersebut adalah SDN Duren Sawit 14 Jakarta Timur, SDN Grogol Selatan 09 Jakarta Selatan, SDN Ragunan 08 Pagi, 09 Pagi dan 11 Petang Jakarta Selatan dan SMAN 96 Jakarta Jakarta Barat. Hal menarik mengenai program ada pada rancangan bangunan sekolahnya yang sudah mengadopsi konsep ramah lingkungan. Dari segi sumber energi diklaim lebih hemat saat sekolah beroperasi karena sebagian besar kebutuhan energi dipasok dari sumber energi terbarukan (EBT).

Melansir dari situs resmi Pemda DKI Jakarta, program tersebut menggandeng lembaga profesional nirlaba yang pengalaman menganalisis dan mendesain pengurangan penggunaan energi di gedung atau bangunan perkantoran. Pelaksanaan dalam konteks bangunan sekolah sebenarnya cukup sederhana. Seperti memaksimalkan ventilasi alami agar aliran udara lancar, memaksimalkan pencahayaan alami untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi penerangan atau lampu dan bentuk lainnya.

Optimalisasi bangunan sekolah dalam mendukung program berkonsep go green dipandang sangat tepat. Tak terkecuali Riau Hijau. Secara kepemilikan bangunan sekolah merupakan aset paling banyak dimiliki Pemda dan mudah dijangkau guna merealisasikan visi dan misi. Sedangkan dari sisi emisi karbon global, berdasarkan kajian bahwa, ternyata bangunan berkontribusi sebesar 39% dari total emisi karbon global dan mengkonsumsi 36% dari total energi global. Jadi, bangunan juga termasuk penyumbang emisi terbesar. Namun dalam ranah kebijakan dan program Pemda perihal isu lingkungan dan menyikapi dekarbonisasi, acapkali yang disorot kendaraan bermotor saja.

Sementara upaya mengkoreksi bangunan masih minim. Terutama di perkotaan. Oleh karena itu, sangat bagus bila penerapan green building dimulai dari sekolah-sekolah. Keunggulan lain sekolah adalah tempat interaksi peserta didik, pendidik dan juga orang tua. Apabila bangunan sekolah dirancang secara benar dan berwawasan peduli lingkungan, tidak hanya membuat proses belajar berjalan lebih baik dan menyenangkan. Bangunan sekolah berkonsep green building juga bisa berfungsi sebagai media edukasi langsung bagi para siswa. Menanamkan pengetahuan tentang bangunan ramah lingkungan, juga menginspirasi dan merangsang para siswa berfikir, berimajinasi hingga membuka peluang berinovasi melahirkan ide-ide pengembangan teknologi energi terbarukan. Sebab green building mengandung beragam ilmu terapan sekaligus alat atau media ajar bagi para guru.

Dari pemaparan dapat disimpulkan bahwa, program bernuansa kepedulian terhadap isu lingkungan semisal go green dan apapun namanya perlu dimaksimalkan. Sebagai bentuk komitmen nyata untuk mendukung berbagai langkah dalam mewujudkan kegiatan beremisi rendah. Apalagi secara nasional, Pemerintah telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang untuk mempercepat pemulihan paska pandemi, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kembali ke tema, program Riau Hijau secara konsep dan tagline sudah sangat bagus. Tinggal sekarang bagaimana Pemprov Riau dapat mengkreasi berbagai pendekatan khususnya intervensi ke sektor pendidikan. Tema Riau Hijau bisa diakrabkan dan diimplementasikan ke lingkungan sekolah seperti yang ditempuh Pemda DKI Jakarta atau bentuk lainnya. Guna memberi stimulus, Pemprov Riau dapat memanfaatkan skema Ecological Fiscal Transfers (EFT) atau Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Tak perlu masif dulu penerapannya, cukup bikin percontohan beberapa sekolah. Diluar program yang dibahas, agenda pembangunan daerah lain juga sangat terbuka untuk disinergikan ke sektor pendidikan. Harapannya, membentuk generasi bangsa berkarakter, punya kesadaran tinggi dan jauh dari sikap apatis serta ikut serta mewujudkan visi dan misi daerah dan kepentingan nasional.

^{H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA KOMISI V DPRD PROVINSI RIAU}