Ancaman Robohnya Bangsa Kami

H. Sofyan Siroj AW, Lc, MM, Anggota Komisi V DPRD Riau

Pekanbaru – Lagi hangat pemberitaan yang menyoroti komentar seorang peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bernama Andi Pangerang Hasanuddin di media sosial (Medsos). Meski sudah dihapus yang bersangkutan, namun netizen telah mengabadikan jejak digital komentar berupa foto tangkapan layar (screenshot) yang kemudian diviralkan. Membacanya benar-benar mengejutkan. Bukan saja menimbang statusnya selaku abdi di lembaga negara. Paling fatal komentarnya juga mengandung unsur ancaman. Bahkan dari bahasanya, sang peneliti terindikasi radikal dan ekstrim. Betapa tidak. Dari screenshot yang berseliweran di jagad maya, yang turut diunggah oleh Rektor Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod, si peneliti menggunakan kata-kata ancaman sebagai berikut: “HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU. SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!.” Pernyataan ancaman barusan disampaikan melalui kolom komentar Facebook milik Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaludin. Belakangan, Andi yang pakar astronomi BRIN itu meminta maaf secara terbuka ke Ormas Muhammadiyah.

Perhatian tak berhenti pada kalimat ancaman si peneliti. Kalau ditarik ke belakang, peristiwa bermula dari pernyataan Thomas. Dalam postingannya, sang profesor menyinggung keputusan Muhammadiyah soal penentuan Idulfitri 1444 Hijriah yang berbeda dengan Pemerintah. Ia menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada Pemerintah. Tak cukup sampai disitu, Thomas lanjut bikin postingan berikutnya dengan kata-kata tak kalah provokatif. “Sdh tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat shalat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” Ujarnya. Pernyataan Thomas ini kemudian memicu balasan dari netizen yang menganggap postingan profesor itu sangat tidak bijaksana. Kami di Komisi V DPRD Riau yang membidangi urusan Sosial dan Agama memandang pola pikir yang direpresentasikan sosok peneliti BRIN berbahaya. Apalagi sebagai ilmuwan sangat keras membela satu metode dan mengecam metode lain. Sebelum Thomas dilibatkan di tim isbat Kementerian Agama (Kemenag) tidak ada perdebatan berujung saling menyalahkan dan mendiskreditkan. Berbeda sekarang, meski Pemerintah melalui Kemenag sudah menyampaikan agar semua pihak saling menghargai perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri, tapi nyatanya peneliti BRIN malah menggiring ke perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di saat kita di daerah berupaya mengajak masyarakat legowo dan masyarakat juga sudah makin dewasa menerima perbedaan, insan lembaga negara di pusat malah sebaliknya. Toh ketidakseragaman penetapan hari raya Idul Fitri bukan hal baru. Sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Selama ini tidak ada gejolak berarti di lapisan akar rumput.

Ancaman Bangsa

Kecenderungan mengemukanya sikap anti perbedaan pendapat dari kalangan yang diamanahkan di pemerintahan adalah ancaman nyata bagi kehidupan sosial. Terlebih sosok dimaksud menduduki posisi strategis dan level pusat pula. Fenomena ini hanya akan menghantarkan bangsa ke lembah kehancuran. Di sisi lain, bila kebiasaan menganggap pihaknya paling benar tanpa keterbukaan diuji ini terus dilestarikan, maka hanya akan melahirkan penjilat. Imbasnya, pihak yang berseberangan haluan akan disingkirkan meski gagasan dan sumbangsihnya bernilai signifikan dan diperlukan untuk kemaslahatan bangsa. Sementara yang tak punya keahlian hingga penipu sekalipun diberikan amanah asbab selalu memuja dan tunduk secara mutlak. Pemandangan ini sudah jamak kita lihat. Terbaru dr Zainal Muttaqin, spesialis bedah saraf yang diberhentikan secara sepihak dari RS tempat selama ini mengabdikan diri di Semarang, lantaran diduga kerap mengkritik Pemerintah. Teranyar, dr Zainal Muttaqin menyinggung Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Melansir media Kompas, beliau diberhentikan atas arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ironisnya rekam jejaknya sangat luar biasa. Beliau satu dari lima pakar bedah epilepsi di Indonesia. Juga termasuk dokter bedah saraf dengan kekhususan yang langka di bidang keilmuan epilepsi yang keahliannya sangat dibutuhkan. Selain itu juga aktif sebagai pengajar yang menghasilkan dokter spesialis bedah saraf yang secara jumlah masih sangat sedikit. Sangat disayangkan. Padahal materi kritikan beliau atas RUU Kesehatan masih dalam batas kewajaran, sesuai sudut profesionalismenya sebagai tenaga kesehatan.

Siapapun yang mencintai negara ini pantas merasa risih dan sedih melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini. Orang yang berkontribusi waktu, tenaga dan pemikiran untuk membangun kehidupan lebih baik malah dianggap musuh karena cuma beda sudut pandang. Sementara oknum lembaga negara yang terang-terangan memancing perpecahan malah terkesan dipelihara. Kalau saja insan di kelembagaan negara kayak tadi tidak ditindak serius atau diberhentikan, sungguh ini sebuah preseden sangat buruk. Terlebih mereka punya peran sentral dan status utama kayak peneliti dan profesor yang idealnya berpikir terbuka, mencerahkan dan progresif. Kini malah kelihatan tak ubah seperti buzzer rendahan yang pernyataannya menabur perselisihan. Bukan hanya mengkhianati spirit demokrasi yang membuka ruang untuk berpendapat, akan tetapi juga tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam konteks konstruktif. Ikhtilafu ummati rahmah artinya: “perbedaan umatku merupakan sebuah rahmat,” Begitu kalimat yang sering diperdengarkan di berbagai kajian dan ceramah. Terakhir, dari perspektif nilai Melayu, kepemimpinan paling dipertanyakan. Bukan berarti negara tiada pemimpin. Tapi sifat kepemimpinan yang dipertanyakan. Berkaca pada fenomena sosok buruk dipertahankan dan yang baik disingkirkan pertanda yang mimpin tak peduli kualitas orang sekelilingnya. Padahal seumpama kapal, salah memilih awak bisa bawa petaka.

Bila negeri tidak beraja,
Bila kampung tak berpenghulu,
Bila rumah tidak bertuan,
Angin lalu tempias pun lalu,
Tuah hilang marwah terbuang,
Hidup celaka sengketa pun datang
(Tenas Effendy, 2004)

H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA KOMISI V DPRD PROVINSI RIAU

Baca Juga

BANSOS TANPA PAMRIH

Bantuan Sosial (Bansos) menjadi topik pembicaraan di berbagai media. Berawal dari keputusan Pemerintahan di bawah …