DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Anggota Komisi V dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah tidak membahas dan menghentikan pembangunan proyek ibu kota negara di tengah pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Syahrul menanggapi tetap dilakukannya pembangunan proyek Bendungan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur untuk penyuplai air baku ibu kota negara.
“Fraksi PKS tetap komitmen tidak membahas itu dan meminta pemerintah untuk menghentikan proyek Ibu Kota Negara ini,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).
Syahrul menilai, apa yang melatarbelakangi pembangunan ibu kota negara tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menilai, penafsiran pemerintah terkait hubungan ekonomi dan ibu kota negara keliru.
“Indef pernah memberikan proyeksi pertumbuhan di mana tidak terlalu signifikan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, proyeksi forecasting itu dilakukan sebelum pasca pandemik ini,” ujarnya.
Syahrul juga mengatakan, dalam rapat dengan Komisi V DPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah menyatakan tidak ada pembahasan Ibu kota negara tahun 2020.
“Sekali kita tetap pegang janji Pak Menteri PUPR untuk tidak membahas Ibu kota negara di masa pandemi Covid 19 ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, terkait pembangunan proyek Bendungan Sepaku, Syahrul mengatakan, seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah karena tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional.
“Fokus kita di komisi V membangun kepercayaan diri masyarakat melalui program-program yang di butuhkan masyarakat menghadapi masa-masa sulit ini,” pungkasnya.
Sumber: KOMPAS.com
