Seorang Ibu Keluhkan Kenaikan Iuran BPJS, Arnita Sari Siap Perjuangkan Hak Dasar Masyarakat

Pekanbaru – Dengan membawa tagline “Menjemput Aspirasi untuk Melayani Rakyat” Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Arnita Sari melaksanakan Reses di 16 titik di Daerah Pemilihan 1 (Kota Pekanbaru).

Reses yang dimulai dari tanggal 17 hingga 25 Desember 2019 ini sebagian besar sudah dirampungkannya.

Selama Reses banyak keluhan dan aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru yang disampaikan kepadanya. Misalnya saat ia Reses di Kelurahan Tangkerang Tengah, salah seorang warga yang bernama Karmila mengeluhkan masalah iuran BPJS yang dirasa semakin memberatkan.

Menanggapi hal tersebut, Arnita Sari mengungkapkan bahwa BPJS merupaka kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, suka atau tidak suka, seluruh rakyat Indonesia harus mengikutinya.

“Namun PKS lagi perjuangkan supaya iuran BPJS tidak naik, mohon do’anya” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 178 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Anggaran tersebut diberikan kepada 800 ribu masyarakat kurang mampu yang menjadi peserta Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) dan Penerima Bantuan Iuran (BPI) BPJS Kesehatan.

“Untuk bisa menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) keluarga bapak ibu harus terdaftar di Dinas Sosial, verifikasi melalui RT/RW setempat,” papar Anggota DPRD yang diamanahkan di komisi 5 tersebut, salah satu komisi yang membidangi Pendididkan dan Kesehatan.

“InsyaAllah saya akan perjuangkan hak dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Agar nantinya terutama masyarakat kurang mampu, tidak ada lagi keluhan tentang pendidikan dan kesehatan,” lanjut lulusan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Kedokteran Islam Sumatera Utara tersebut.

Selain itu, Apirasi yang diterima juga berupa perbaikan infrastruktur, pendidikan, sarana prasana dan aspirasi lainnya.

Dikatakannya bahwa aspirasi yang masuk akan dijadikan pokok pikiran anggota dewan, yang kemudian akan diperjuangkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

“InsyaAllah selama 5 tahun kedepan saya berusaha semaksimal mungkin mengabdi kepada masyarakat, memberikan apa yang bisa diberikan, melalui anggaran yang tertuang di APBD Provinsi Riau,” tuturnya kepada masyarakat yang hadir saat Reses.

 

Baca Juga

Komisi II DPRD Riau Soroti Empat Masalah di UPT KPH Mandau

Duri – Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan Kunjungan Insidentil (Kuntil) ke Unit Pelaksana Teknis …